4 Alasan Bahar bin Smith di Eksepsi Dakwaan Hoax Malulid Nabi

Selain itu, Bahar juga menyampaikan secara lisan pada hakim beberapa eksepsi yang tak tertulis oleh pengacaranya. Bahar mengatakan bahwa dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa Rizieq Shihab dipenjara karena Maulid Nabi merupakan berita bohong, dan itu tidak sesuai dengan maksud dari isi ceramah yang disampaikannya di Kabupaten Bandung.

"Intinya tidak bisa dipungkiri beliau masuk penjara ada keterkaitan dengan Maulid Nabi, jikalau alasan dakwaan karena pelanggaran prokes harusnya dimasukkan penjara karena prokes di bandara bukan di petamburan," ujar Bahar.

Bahar juga memberi penjelasan pada hakim mengenai dakwaan jaksa yang menganggap bahwa kematian enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek karena dibantai merupakan berita bohong. Bahar menjelaskan bahwa ceramah itu didapatkan berdasarkan beberapa sumber yang dimilikinya.

"Soal ceramah saya mengenai kemaluan dan kuku dicopot itu setahu saya dapat dari buku Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI dan itu diserahkan ke DPR dan Presiden Indonesia, kemudian itu sudah disampaikan ke Komnas HAM dan PBB," ungkapnya.

Menurut Bahar, soal ceramah kematian laskar FPI materinya hampir sama dan banyak tersebar di media daring. Sehingga, kata dia hal itu sudah sesuai dengan materi yang diberitakan oleh media dan dibaca publik.

"Kemudianan dalam dakwaan kenapa hanya 11 Kiyai di Garut yang tidak suka ceramah saya? Kan ceramah saya di Bandung, bukan dari Garut," ujar Bahar.

Adapun dalam nota eksepsi yang disampaikan pengacara terdapat enam permintaan dari Bahar, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khsusus tidak berwenang mengadili;

3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-24/CIMAH/Eku.2/02/2022

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)