Penetapan Pajak PKL Belum Tentu Dilaksanakan Tahun Depan
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Keinginan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Bandung untuk menerapkan pemungutan pajak ke pedagang kaki lima (PKL) sepertinya belum bisa terlaksana tahun depan. Sebab aturan tersebut harus mendapatkan persetujuan Wali Kota Bandung yang hingga kini belum mendapat informasi tersebut.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan informasi mengenai keinginan BPBD untuk mengoptimalisasi nilai objek pajak (NOP). Dengan harapan pendapatan dari pajak bisa semakin naik.
"Saya belum mendapatkan laporan terakhirnya seperti apa," ujar Oded ditemui di rumah dinas, Selasa (23/7).
Dia menuturkan, sejauh ini masih menunggu detail yang akan disampaikan BPBD. Dengan demikian hingga sekarang belum ada penarikan pajak dari PKL oleh pemerintah.
1. BPBD siapkan landasan hukumnya
IDN Times/Debbie SutrisnoPenerapan pajak untuk PKL memang tengah dipersiapkan. Pemkot Bandung melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) masih menyiapkan landasan hukum sebagai acuan dalam menerapkan pajak tersebut.
Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya mengaku, telah melakukan sejumlah kajian termasuk menggelar focus group discusion (FGD) membahas penerapan pajak PKL. Dari kajian tersebut dia melihat rencana penerapan pajak PKL sangat dimungkinkan untuk diterapkan.
"Memang harus ditindaklanjuti. Beberapa daerah juga sudah menerapkan seperti Padang, Yogyakarta itu sudah," kata dia.
2. Aturan pajak akan merujuk pada Perda yang ada
IDN TImes/Gregorius AryodamarDia mengatakan, aturan penarikan pajak untuk PKL sebenarnya sudah ada. Peraturan Wali Kota (Perwali) tersebut kemungkinan akan mengacu pada peraturan daerah (perda) 20/2011.
"Perwal kita siapkan, karena narik pajak harus ada legalnya," ucapnya.
Dia juga mengatakan, penerapan pajak PKL tidak akan diberlakukan secara menyeluruh. Pajak hanya akan diberlakukan kepada para PKL yang menetap dan omset setiap bulannya Rp10 juta.
Contohnya PKL di Jalan Cibadak, Cikapundung, dan sekitar Saparua. Tapi pihaknya masih akan terus mengkaji supaya penerapan pajak ini bisa tepat sasaran.
"Untuk PKL menetap di zona hijau. Tapi kita siapkan dulu administrasinya. Kemungkinan tahun depan (2020) diterapkan. Terus omsetnya Rp10 juta tapi ini akan kita perbaiki lagi," ujarnya.
3. Pendapatan pajak Pemkot Bandung belum optimal
pixabay.com/emajiPersoalan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menjadi pertanyaan besar. Tak tanggung-tanggung defisit anggaran tahun ini diprediksi mencapai Rp609 miliar. Angka ini jelas bukan nominal kecil karena bisa berdampak pada berbagai program daerah yang bisa dirasakan masyarakat.
Lalu bagaimana perkiraan defisit ini terjadi? Salah satu indikatornya adalah pendapatan daerah dari perpajakan yang kemungkinan tidak akan tercapai secara maksimal.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Arif Prasetya mengatakan, hingga kuartal kedua pajak yang dihimpun BPPD baru mencapai 34 persen atau sekitar Rp846 miliar. Angka ini masih cukup jauh dari target tahun ini berdasarkan rancangan kerja mencapai Rp2.436 miliar.
"Nilai ini saja sudah turun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.644 miliar," ujarnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Siap-siap, PKL hingga Pemilik Kos di Kota Bandung Bakal Kena Pajak
Baca Juga: Isye Susilawati, Sosok Wanita di Timnas untuk Homeless World Cup 2019
