Didemo Pegawai, Dinkes Jabar: Pelayanan RSUD Al-Ihsan Berjalan Normal
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ratusan pegawai kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan, Baleendah, Kabupaten Bandung, melakukan aksi unjuk rasa, Senin(4/11). Salah satu yang menjadikan alasan mereka berdemo adalah terkait status kepegawaian serta persoalan penggajian.
Terkait aksi tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Sri Sudartini mengatakan, saat ini Kepala Dinas Kesehatan sudah datang ke lokasi untuk melakukan pembicaraan dengan para pegawai. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ini pun dipastikan berjalan normal.
"Pelayanan sampai sekarang masih berlangsung. Artinya tidak bisa memberhentikan pelayanan karena semua (pelayanan) harus terlaksana," ujar Sudartini ketika dihubungi, Senin (4/11).
Namun, kondisi memang belum pulih seperti biasa karena ada hirup pikuk pegawai yang masih melakukan aksi.
1. Persoalan kepegawaian sudah lama dibicarakan
Ilustrasi CPNS. Instagram/mastercpnsSudartini menuturkan, persoalan tentang status kepegawaian ini memang sudah cukup lama. Para pegawai yang jumlahnya sekitar 800 orang minta menjadi pegawai negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K) atau menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Peralihan status ini karena Al-Ihsan dulunya berbentuk yayasan, kemudian berubah menjadi RSUD dan asetnya milik pemerintah provinsi. "Karena banyaknya bekerja sebelum ini adalah swasta mereka sekarang menuntut hak (perubahan status kepegawaian)," kata dia.
2. Perubahan status ini tidak bisa dilakukan secara langsung
IDN Times/IlustrasiSudartini menuturkan, persoalan perubahan status kepegawaian menjadi P3K atau ASN tidak bisa dilakukan ketika yayasan ini berubah di bawah Pemprov Jabar. Sebab mengenai kepegawaian harus melalui seleksi kembali. Apalagi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil harus ada persyaratan yang dipenuhi.
Para pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun khususnya meminta perubahan status kepegawaian tersebut. Sayangnya permintaan ini tetap harus dilakukan sesuai mekanisme.
"Jadi urusannya sama BKD (badan kepegawaian daerah) atau dinas yang berkaitan. Ini kita (Dinkes) ikut turun karena lokusnya ada di bidang kesehatan saja," ungkap dia.
3. Segera lakukan pemetaan untuk pengangkatan pegawai
Dok.IDN Times/IstimewaUntuk mengangkat para pegawai sebagai ASN, lanjut Sudartini, pihaknya segera melakukan pemetaan. Sebab untuk menjadi ASN ada syarat seperti latar belakang pendidikan, lama waktu bekerja, umur, dan sejumlah syarat lainnya.
Ini merupakan aturan universal yang ada di Indonesia dan tidak bisa dilanggar, termasuk oleh para pegawai Al-Ihsan yang melakukan demonstrasi. "Kita lakukan pendekatan dengan Menpan (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara). Kita akan koordinasi terus (terkait pengangkatan ASN).
