Kasus COVID-19 di Jabar Naik, Diduga dari Mobilisasi Massa Jakarta
Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum saat memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Mapolda Jabar (Dok. Humas Jabar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kasus penularan virus corona atau COVID-19 di Jawa Barat terus meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menduga, kenaikan kasus COVID-19 ini diakibatkan adanya pergerakan massa dari daerah DKI Jakarta ke wilayah Jabar.
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, peningkatan kasus saat ini terjadi tidak hanya di Cirebon saja. Hampir seluruh daerah di Jabar mengalami peningkatan kasus.
"Daerah yang ada peningkatan, itu karena mobilitas masyarakat, maka dari itu, pak gub kemarin seolah-olah menguatkan masyarakat Jakarta untuk "punten teu kenging" ka Jawa Barat, karena memang itu antara lain," ujar Uu pada awak media di Mapolda Jabar, Senin (21/9/2020).
1. Masyarakat tetap diminta taat menerapkan protokol kesehatan
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau kesiapan Ponpes di era new normal. (IDN Times/Humas Jabar)Uu menuturkan, jika masyarakat dapat tertib menerapkan protokol kesehatan, minimal masalah penyebaran virus corona di satu daerah bisa turut ditekankan. Namun, soal protokol kesehatan juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kasus virus corona di daerah Jabar.
"Intinya kalau mereka menerapkan protkes, atau taat, insyaallah akan selamat," singkatnya.
2. Kebijakan penyekatan akses perbatasan diserahkan masing-masing daerah
Dok.Humas JabarSoal PSBB DKI Jakarta, Uu menjelaskan, saat ini tidak ada penyekatan akses di wilayah perbatasan, semua keputusan saat ini sudah di pegang masing-masing wilayah. Ia menegaskan bahwa pembatasan akses tidak ada di Jabar.
"Ini sudah diberikan kepada kepala daerah masing-masing, sejak awal kepala daerah oleh gubernur diberikan kewenangan untuk memberi keputusan bermanfaat, karena kepala daerah lebih tahu daerahnya," tuturnya.
3. Kurangi keluar rumah jika tidak perlu
IDN Times/Bagus FMeski tidak ada pembatasan akses warga DKI Jakarta ke Jabar, Uu mengaku, seharusnya masyarakat menyadari bahwa kondisi pandemik masih belum usai, masyarakat harus membantu pemerintah dengan memiliki kesadaran sendiri.
"Kami tak bisa melarang ya, karena NKRI, ke mana pun kita boleh, tetapi harus ada saling pengertian, kami hanya mengimbau saja, bukan berarti kalau ke sini lalu diberi sanksi, atau dikembalikan lagi," katanya.
4. Kalau tidak berkepentingan lebih baik jangan ke Bandung
IDN Times/Bagus FJika tidak memiliki kepentingan yang sangat penting sekali, Uu menegaskan, masyarakat DKI Jakarta ada baiknya jangan ke wilayah Jabar. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat DKI Jakarta datang ke Jabar hanya untuk berwisata.
"Yang gak penting banget, gausah ke bandung, masyarakat biasa macet di Pasteur, hanya untuk kuliner, jaga diri paling utama, intinya bukan berarti kami menolak, silakan saja, cuma tolong saling memahami, kami juga punya tanggung jawab ke masyarakat, kata dia.
Baca Juga: 1.461 Guru Non-PNS Di Jabar Dapat Tunjungan dari Pemprov Jabar
Baca Juga: Pemprov Jabar Gandeng PHRI Siapkan Hotel Jadi Tempat Isolasi Mandiri
