Oknum Pimpinan Ponpes Diduga Cabul, Apa Langkah Pemkab Kab.Bandung?
Ilustrasi pencabulan. (IDN Times/Sukma Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kabupaten Bandung, IDN Times - Kasus dugaan tindak pelecehan di lingkungan lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kecamatan Katapang, kembali mencoreng nama Pemerintah Kabupaten Bandung.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu korban.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung Muhammad Hairun mengatakan, kasus ini sedang dalam penyelidikan penegak hukum. Namun, jika terbukti benar, tentu pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk korban, mulai dari selter untuk trauma healing korban hingga perlindungan untuk para korban.
"Karena mental serta psikologi korban jadi prioritas. Jadi antisipasi nya sudah disiapkan, karena memang itu sudah tugas kita. Sekarang kita menunggu data-data relnya baik dari tim yang turun langsung di lapangan maupun dari pihak kepolisian. Intinya kita sudah siap jika suatu waktu perlindungan terhadap korban diperlukan," kata Hairun, saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Jum'at (18/8/2022).
1. Pemda masih koordinasi untuk mencari kebenaran
Ilustrasi kasus pencabulan anak. IDN Times/ istimewaHairun mengaku, sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya koordinasi dengan beberapa pihak baik di level Pusat hingga Provinsi. Hal itu dilakukan, dengan tujuan agar kasus tersebut bisa disampaikan ke publik dengan terbuka.
"Sejauh ini, kita sudah beberapa kali berkoordinasi baik dengan Pusat, Provinsi, ataupun pelapor serta pengacaranya, supaya terbangun keterbukaan dan kasus tersebut betul-betul terang," tutur Hairun.
2. DP2KBP3A Kabupaten Bandung belum menerima data korban
Ilustrasi pencabulan (IDN Times/Sukma Shanti)Namun demikian, hingga saat ini pihaknya pun belum menerima data serta nama dari para korban, pasalnya masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Polresta Bandung.
"Karena kasusnya kan masih tahap penyelidikan ya oleh Polresta. Nah jadi belum ada rujukan ke kita. Kami telah menginstruksikan bidang PPA, untuk turun ke lapangan melakukan pendalaman identitas korban, ada berapa jumlah korban dan kebutuhan bantuannya apa saja," ujar Hairun.
3. Sudah kewajiban pemerintah menangani kasus dugaan pencabulan
Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan Kabupaten Bandung. IDN Times/Debbie SutrisnoDiakhir percakapannya ia menegaskan, dalam setiap kasus pelanggaran yang menyangkut dengan anak dan perempuan, pada prinsipnya sudah menjadi bagian kewajiban dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung untuk melindungi korban.
"Pada prinsipnya kita tetap menjalankan apa yang menjadi Tupoksi kita, kalau memang terjadi sudah pasti itu kewajiban kita melakukan upaya dan langkah penanganan," kata Hairun.
Baca Juga: Wagub Jabar Minta Polisi Tindak Pelaku Pencabulan di Ponpes Bandung
Baca Juga: Polisi Diminta Dalami Kasus Pencabulan Santriwati Kabupaten Bandung
