Pemerintah Didorong Buat Informasi Tentang Produk Tembakau Alternatif

2. Pemerintah diharapkan melakukan kajian ilmiah terhadap produk tembakau alternatif

Pada kesempatan sebelumnya, Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sekaligus Visiting Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Profesor Tikki Pangestu, menjelaskan Pemerintah Indonesia perlu mendorong adanya kajian ilmiah produk tembakau alternatif di dalam negeri.

Kajian tersebut diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait di industri produk tembakau alternatif, seperti pemerintah, pakar kesehatan, akademisi, pelaku usaha, dan asosiasi.

“Semua pihak yang terkait pada industri produk tembakau alternatif harus duduk bersama dan secara kolektif mencari solusi. Jangan mempertahankan posisi masing-masing. Promosikan penelitian lokal untuk mendapatkan lebih banyak bukti ilmiah bahwa produk tembakau alternatif mempunyai manfaat,” kata Tikki.

3. Menjadi hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk dagang

Tikki melanjutkan, hasil dari kajian informasi tersebut nantinya harus disampaikan kepada publik. Dengan demikian, publik mendapatkan informasi yang akurat mengenai produk tembakau alternatif.

Konsumen, khususnya perokok dewasa, berhak mendapatkan informasi yang terperinci terhadap produk yang mereka gunakan. Sebab, setiap manusia memiliki hak terhadap standar kesehatan yang tinggi, termasuk memiliki informasi tentang produk dengan risiko yang lebih rendah.

“Kebijakan pengurangan bahaya tembakau adalah suatu tanggung jawab etika dan moral,” ujarnya.

Hak konsumen untuk memperoleh informasi sudah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pada Pasal 3 Ayat B menyebutkan bahwa “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.”