Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mulai melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan berlangsung di delapan daerah.
Upaya melakukan pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2020 itu dengan memperkuat empat tugas fungsi pesta demokrasi. Empat fungsi tersebut yakni fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu.
1. Delapan bawaslu yang menggelar pilkada serentak mulai melakukan pengawasan
IDN Times/Debbie Sutrisno Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan, saat ini Bawaslu memulai tahapan pengawasan pilkada serentak di Jawa Barat, khususnya untuk wilayah yang akan menggelar pilkada serentak 2020.
Delapan kota/kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak ini yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang.
“Saat ini kami meluncurkan dimulainya tahapan pengawasan oleh Bawaslu Jabar bersama delapan bawaslu yang menggelar pilkada serentak di Jawa Barat pada 2020. Langkah ini sebagai penanda tahapan pilkada 2020 sudah dimulai,” ujar Abdullah dalam rilis yang diterima IDN Times, Kamis(21/11).
2. Memperkuat tugas pokok dan fungsi pengawasan
Abdullah mengatakan, penguatan pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi internal dan eksternal. Di kalangan internal Bawaslu, kata Abdullah, bawaslu di delapan daerah akan memperkuat tugas pokok dan fungsi. Sedangkan dari segi eksternal, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini.
Pilkada 2020 ini, lanjut dia, merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat. “Tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya,” kata dia.
3. Fokus melihat pelanggaran money politic, netralitas ASN, dan politik transaksional
Ilustrasi politik uang/IDN Times/Prayugo Utomo Abdullah menjelaskan, dalam pelaksanaan tahapan pilkada sering kali muncul sejumlah pelanggaran seperti mengenai politik transaksional, politik uang, netralitas aparatur sipil negara, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang substansinya bisa mencederai kualitas pelaksanaan pemilu.
Oleh sebab itu, Bawaslu Jawa Barat dalam upaya menjaga dan menghadirkan kualitas pilkada 2020 yang lebih berkualitas, demokratis, dan berintegritas pihaknya menggelar peluncuran pengawasan pilkada ini sebagai upaya mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.
4. Membuka kanal Salam untuk menampung informasi kecurangan pilkada
Abdullah mengungkapkan, untuk menjaga kualitas Pilkada Serentak 2020 dari kecurangan, Bawaslu Jabar membuka kanal bernama Saluran Aspirasi Masyarakat (Salam) Awas di dalam laman Bawaslu Jawa Barat.
Kanal ini merupakan inisiatif Bawaslu Jawa Barat dalam menampung informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pelanggaran pemilu. “Kanal ini sebagai wadah masyarakat memberikan informasi dugaan awal pelanggaran pemilu yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” ujar dia.
Baca Juga: Bawaslu Jabar: 8 Daerah Pelaksana Pilkada Serentak Rawan Konflik
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Pantau Petahana Mobilisasi ASN
