Pejabat Jabar Rawan Korupsi, APBD untuk Parpol Dinilai Terlalu Kecil
Parpol ditantang kreatif mencari sumber pemasukan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Dalam panggung politik di Jawa Barat, ada fenomena baru yang muncul dan bikin dahi mengernyit. Berdiri sejak 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 19 kepala daerah di Jawa Barat dari total 119 yang dipidana kasus korupsi. Jumlah itu menjadi yang paling besar dibanding kasus serupa di provinsi lainnya.
Fenomena itu memuat fakta lain yang tak kalah heboh, ialah tidak sedikit di antara 19 kepala daerah terpidana korupsi di Jawa Barat ini merupakan kader atau bahkan pimpinan partai.
1. Parpol harus bertanggung jawab
Dari berbagai fakta tersebut, akademisi Universitas Komputer Indonesia sekaligus Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik, Adiyana Slamet, berpendapat bahwa partai politik (parpol) mesti ikut bertanggung jawab dalam hal ketidakbecusan para kadernya.
“Kita mesti akui bahwa dari 19 kepala daerah itu, ada beberapa dananya mengalir ke parpol selain mengalir ke pengusaha, dan rekanan. Dari proyek infrastruktur seharga miliaran rupiah, setengah masuk kantong dan setengahnya lagi baru ke jalan,” kata Adiyana, dalam diskusi KPK Panen Koruptor di Jabar yang digelar oleh Pusaka RMOL Jabar di Kedai Kongres, Kota Bandung, Senin (28/10) malam
Orang parpol yang menjadi kepala daerah selalu dianggap sebagai salah satu penyumbang duit yang efektif bagi hidupnya kinerja parpol. Di sisi lain, kader parpol yang berhasil menjadi kepala daerah cenderung merasa memiliki utang budi kepada organisasi yang membesarkannya.
Dalam beberapa kasus, mereka terpaksa melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan partainya.
Baca Juga: Mengapa Kepala Daerah di Jawa Barat Paling Doyan Korupsi?