Banyak Kecurangan Jalur Zonasi dan Kuota COVID-19 di PPDB Jabar
IDN Times/Bagus F
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat menerima banyak aduan kecurangan dalam Proses Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di tingkat SMA, SMK 2023.
Ketua LBP2 Jawa Barat, Asep B. Kurnia alias Aa Maung mengatakan, beberapa kecurangan ini dilakukan di tahap I dan tahap II. Pada tahap satu ada beberapa jalur yang diadukan masyarakat terjadi kecurangan.
"Kecurangan PPDB Jabar 2023 ini terjadi di jalur prestasi, hingga masih adanya jalur petugas COVID-19. Yang terbanyak di jalur zonasi," kata AA Maung saat dikonfirmasi, Sabtu (15/7/2023).
1. Jalur COVID-19 banyak disalahgunakan
IDN Times/Bagus FPPDB Tahap I sendiri memiliki beberapa jalur, seperti jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), kondisi tertentu, perpindahan tugas orangtua atau anak guru, prestasi, jalur rapot, dan petugas COVID-19.
"Kemungkinan besar (jalur petugas COVID-19) banyak digunakan oleh oknum yang memanfaatkan jalur-jalur itu di mana kuotanya cukup banyak, kurang lebih ada 20 orang setiap sekolah," ungkap Aa Maung.
2. Kecurangan juga bisa berasal dari jalur prestasi
IDN Times/Debbie SutrisnoAtas banyaknya aduan yang masuk, Aa Maung mengatakan, PPDB 2023 di Jawa Barat ini harus segera dievaluasi secara keseluruhan. Belum lagi beberapa jalur lainnya, seperti prestasi yang juga diduga berdasarkan sertifikat bodong.
"Ada yang betul-betul asli sertifikatnya tapi validasinya terlambat sehingga tidak bisa masuk. Tapi yang notabene 'sertifikat palsu' bisa masuk. Jalur afirmasi KETM, kan pemerintah menggemborkan sekolah gratis, ngapain harus ada jalur itu?" katanya.
3. Pemprov Jabar harus lakukan evaluasi
googleLebih lanjut, Aa Maung mendesak pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi secara penuh terhadap Disdik Jabar dan beberapa dinas terkait lainnya untuk memastikan PPDB terhindar dari berbagai kecurangan.
"Ini harus ada arahan juga dari kepala daerah untuk mengaudit dari dinas-dinas terkait seperti Disdik, Disdukcapil, Dinsos, dan lainnya. Jadi harus betul-betul diperiksa bila perlu ada efek jera baik itu terhadap orang tua, sekolah, termasuk oknum dinas tersebut," kata dia.
Baca Juga: Ombudsman Terima Puluhan Aduan Terkait PPDB di Jabar
Baca Juga: PPDB Jabar 2023: 173 Ribu Siswa SMA SMK dan SLB Lolos Tahap I
