Kasus Suap Meikarta, Ini Alasan Pemprov Jabar Tak Mau Urus Perizinan

2. Alasan RDTR tak kunjung diteken versi Deddy Mizwar

Sinyal permintaan uang pelicin itu ditampik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat ketika itu, Deddy Mizwar. Menurut Deddy, Pemprov Jabar tak kunjung meneken draf RDTR karena Pemkab Bekasi belum menyiapkan lahan pengganti atas alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman Meikarta.

“Jadi lahan yang digunakan Meikarta itu dalam RDTR adalah lahan pertanian. Jika dialihfungsikan menjadi pemukiman, maka harus ada lahan pengganti. Tetapi saya tidak tahu Meikarta, kami hanya sempat sekali rapat tentang RDTR Bekasi itu,” kata Deddy, di tempat yang sama.

3. Deddy Mizwar mengaku pernah marah pada pengembang Meikarta

Keterangan itu sejalan dengan kesaksian yang diberikan Deddy Mizwar pada Rabu, 20 Maret 2019, dalam persidangan Meikarta atas terdakwa Neneng Hassanah. Dalam persidangan itu, Deddy mengaku sempat marah pada proyek Meikarta karena sudah memulai proyeknya di atas lahan seluas 500 hektare tanpa mengantongi rekomendasi dari gubernur.

Menurutnya, tindakan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.

Perda tersebut salah satunya mengatur jika pengembang proyek di kawasan metropolitan perlu memiliki rekomendasi gubernur terlebih dulu sebelum memulai proyeknya. Sementara Lippo, hanya punya hak terhadap lahan seluas 84,6 hektare saja.