Spanduk Bertuliskan Anti Khilafah Bagi Rektor ITB Terpasang di Bandung
MWA ITB belum tahu maksud dari pemasangan tersebut
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Sebuah spanduk bertuliskan antikhilafah terpampang di perempatan sekitar Simpang Dago, Jalan Ir H Djuanda, tidak jauh dari Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Munculnya spanduk ini diduga terkait proses pemilihan rektor baru ITB.
Tulisan utuh dalam spanduk itu yakni "ITB Butuh Rektor yang Anti Khilafah, Anti Radikalisme, Anti Intoleransi". Spanduk ini pun bisa terlihat sangat jelas karena berada tepat di persimpangan jalan.
Spanduk ini diperkirakan dikirim dari alumni ITB. Sebab di spanduk terdapat logo bertuliskan Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung.
Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rahmat Syafei mengatakan, tulisan anti khilafah yang ada dalam spanduk tersebut harus dipertanyakan kembali. Sebab kata khilafah di Indonesia saat ini banyak ditafsirkan.
"Khilafah itu kan sebenarnya bentuk pemerintahan pada jaman dulu. Nah kalau konsep khilafah di Indonesia sekarang ini memang bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia," ujar Rahmat ketika dihubungi, Senin (9/9).
1. Penurunan spanduk kewenangan dari polisi
Agar tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat, spanduk seperti itu memang sebaiknya diturunkan terlebih dahulu untuk mengetahui alasan pemasangannya. Meski demikian, MUI tidak bisa serta merta menurunkan spanduk itu. MUI menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian atau pihak lain yang lebih berwenang.
"Saya tidak tahu mungkin bisa begitu atau tidak, takutnya ini tersinggung nanti. Tapi saya tidak bisa terlalu jauh (mengomentari ini)," ujar Rahmat.
Menurut dia perlu pertimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui lebih jelas atas tulisan dalam spanduk itu. Sejauh ini MUI belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tulisan dalam spanduk tersebut. Sebab MUI belum tahu apakah tulisan itu berdasarkan kelompok tertentu atau memang mengenai sistem pemerintahan khilafah.
Baca Juga: Polda Jabar Tangkap Pelaku Penjual Kosmetik Kedaluwarsa
Baca Juga: YLKI Dukung Langkah KPAI dan Lentera Anak Terkait Audisi PB Djarum