TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

Ridwan Kamil: Haram Hukumnya Menutupi Data Kasus COVID-19

Gubernur Jawa Barat dikiritisi karena dianggap menutupi data

IDN Times/Debbie Sutrisno
Verified
Debbie sutrisno

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak pernah menyembunyikan data apapun terkait dengan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 maupun yang meninggal karena virus corona. Selama ini Pemprov Jabar selalu memasukkan data sesuai dengan apa yang didapat di lapangan.

"Jabar sangat transparan, data apa adanya. Kalau baik dibilang baik, kalau jelek dibilang jelek," ujar Ridwan Kamil ditemui di Mapolda Jawa Barat, Selasa (7/7/2020).

Dia menuturkan, selama ini terus merespons berbagai masukan dan informasi terkait perkembangan kasus COVID-19. Pemprov Jabar tidak akan menutupi data apapun termasuk memelintir, mereduksi, hingga menambahkan atau mengurangi data apapun terkait kasus ini.

"Haram hukumnya. Semua harus waspada dan transparan," kata dia

1. Perbaikan data tengah diupayakan

Dok.IDN Times/Istimewa

Terkait dengan tidak adanya data pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dalam aplikasi PIKOBAR, Emil akan menelusuri hal tersebut. Menurutnya, semua data yang masuk ke aplikasi PIKOBAR merupakan data yang dikirim ke pemerintah pusat melalui laman RSonline.

Pemprov Jabar saat ini sudah melayangkan surat untuk mengetahui data lebih rinci terkait hal tersebut. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat.

'Kita putuskan, kita akan mengumumkan, meng-update besok. Kematian PDP, ODP, berdasarkan laporan manual saja. Pasti ada gap kurang lebih mungkin sekitar 1.000-an," ujarnya.

2. Mereka yang PDP belum tentu positif COVID-19

Istimewa

Di sisi lain, Emil meminta masyarakat tidak mencap mereka yang merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) sudah pasti positif terpapar virus corona. Karena bisa saja mereka yang masuk dalam kategori PDP kemudian meninggal tapi sebenarnya tidak positif terjangkit.

"Dzalim kalau kita menyimpulkan seperti itu," ujarnya.

Maka, siapapun yang masuk dalam status ODP dan PDP ke depannya akan dimasukkan dalam pembaharuan pendataan COVID-19, termasuk ketika mereka meninggal tapi masih belum diketahui hasil tesnya.

3. Antisipasi penyebaran COVID-19 terus dilakukan

KPU Medan lakukan Rapid Test untuk Para Calon PPDP (IDN Times/Indah Permata Sari)

Mantan Wali Kota Bandung inipun memastikan akan memantau dan mengantisipasi penyebaran virus lebih baik. Terlebih berdasarkan data reproduksi COVID-19 di Jabar angkanya kini naik menjadi 0,91 atau mendekati 1.

Selama ini masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker. Misalnya, di pasar tradisional banyak sekali orang yang lalu lalang tanpa mengenakan masker.

"Khususnya anak kecil kalau di mana-mana juga harus pakai masker. Jangan kira virus ini hanya menyerang orang dewasa," kata Emil.

Baca Juga: Warganet Kritisi Ridwan Kamil yang Dinilai Sembunyikan Data COVID-19

Topik:
ridwan kamil
Gubernur Jawa Barat
COVID-19
data
virus corona
Berita Terkini Lainnya

Jawa Barat Juara Umum FORNAS VII/2023

Gelaran KKJ PKJB 2023, Perputaran Uang Capai Rp2,5 Miliar 

Pemprov Jabar Hadirkan Pasar Hutan, Dongkrak Penjualan Petani Milenial

Unpas Jadi Kampus Swasta dengan Jumlah Guru Besar Terbanyak di Jabar

Pengantin Perempuan Hilang Usai Menikah, Ternyata Temui Pacarnya

Jaksa KPK: DPRD Banyak Bermain di Kasus Bandung Smart City

DPRD Bandung Ikut Terima Uang Suap Korupsi Bandung Smart City

Anas Urbaningrum Prediksi Capres 2024 Lebih dari Tiga Paslon

Perjalanan Yana Mulyana dan Pejabat Pemkot Bandung ke Thailand Ilegal

Bebas Murni! Anas Urbaningrum: Tunggu Mimpi Dulu untuk Temui SBY