Pemprov Jabar Segera Koordinasi dengan Kemendagri Terkait Blanko e-KTP
Masih banyak daerah yang juga alami kesulitan mencetak e-KTP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Persoalan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih berlanjut. Hingga pemilihan presiden rampung, masyarakat masih kesulitan mendapatkan e-KTP. Padahal sebelumnya pemerintah pusat telah mengintruksikan agar permasalahan e-KTP bisa rampung sebelum proses pemilihan umum 2019.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, suplai untuk blanko e-KTP seluruhnya merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu kekurangan di setiap daerah dipastikan karena ada kesalahan dari pusat, bukan dari pemerintah daerah.
Terlebih pemerintah pusat sebelumnya memastikan ketersediaan blanko e-KTP bakal aman, semestinya terealisasikan hingga ke pemerintah daerah. Jangan sampai hanya aman untuk kota-kota besar saja.
"Saya akan rapatkan dulu apakah ini memang dari pusatnya aman tapi di daerah yang susah atau memang tidak terakses. Saya akan telaah dulu," ujar Ridwan Kamil, Rabu (14/8).
1. Harus dicari tahu inti masalahnya
Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, harus ada pengecekan terlebih dahulu inti permasalahan ini di tingkat Kabupaten/kota seperti apa. Bisa dilihat kemungkinan pengajuan yang belum dilakukan atau memang sudah diajukan namun blanko e-KTP yang belum tersedia.
"Jangan sampai pengajuan tidak sampai padahal barangnya ada," ujar Emil.
Baca Juga: Setnov Belum Lunasi Uang Pengganti e-KTP, Kok Dibiarkan oleh KPK?
Baca Juga: Blanko Dijual Online, Sistem E-KTP Jebol? Ingi Penjelasan Mendagri