Pemprov Jabar Segera Koordinasi dengan Kemendagri Terkait Blanko e-KTP
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Persoalan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih berlanjut. Hingga pemilihan presiden rampung, masyarakat masih kesulitan mendapatkan e-KTP. Padahal sebelumnya pemerintah pusat telah mengintruksikan agar permasalahan e-KTP bisa rampung sebelum proses pemilihan umum 2019.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, suplai untuk blanko e-KTP seluruhnya merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu kekurangan di setiap daerah dipastikan karena ada kesalahan dari pusat, bukan dari pemerintah daerah.
Terlebih pemerintah pusat sebelumnya memastikan ketersediaan blanko e-KTP bakal aman, semestinya terealisasikan hingga ke pemerintah daerah. Jangan sampai hanya aman untuk kota-kota besar saja.
"Saya akan rapatkan dulu apakah ini memang dari pusatnya aman tapi di daerah yang susah atau memang tidak terakses. Saya akan telaah dulu," ujar Ridwan Kamil, Rabu (14/8).
1. Harus dicari tahu inti masalahnya
(Ilustrasi eKTP) ANTARA FOTO/Oky LukmansyahMenurut mantan Wali Kota Bandung ini, harus ada pengecekan terlebih dahulu inti permasalahan ini di tingkat Kabupaten/kota seperti apa. Bisa dilihat kemungkinan pengajuan yang belum dilakukan atau memang sudah diajukan namun blanko e-KTP yang belum tersedia.
"Jangan sampai pengajuan tidak sampai padahal barangnya ada," ujar Emil.
2. Antrian pembuatn e-KTP menggunakan helm ramai di media sosial
Indonesia.go.idBeberapa hari kemarin ramai perbincangan di media sosial Instagram tentang masyarakat yang mengantri pembuatan e-KTP. Yang unik dari antrian ini warga menggunakan helm hingga barang-barang lain sebagai antrian sejak pagi.
Dari akun Instagram @infotidayeuhkolot terlihat video yang memperlihatkan antrian tersebut. Menurut akun ini antrian memang sudah mengular sejak Subuh di Disdukcapil Kabupaten Bandung. Pihak Disdukcapil pun menyebut hanya bisa mengeluarkan blanko mencapai 100 per hari karena keterbatasan dari pemerintah pusat.
3. Kekurangan blanko e-KTP juga terjad di daerah lain
Wilayah Kabupaten Puncak, Papua (garis merah) (Google Maps)Di Papua misalnya, perekaman e-KTP di tujuh kabupaten hingga kini masih di bawah 10 persen sehingga menjadi perhatian pemprov dan kemendagri. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan Pengelolaan Data Dinas Sosial Papua Iskandar Rachman mengatakan, tujuh kabupaten yang tingkat perekaman e-KTP di bawah 10 persen yakni Kabupaten Paniai dari jumlah penduduk sebanyak 118.980 jiwa baru sebanyak 4.495 orang yang memiliki e-KTP, Kabupaten Yahukimo dari jumlah penduduk 351.871 jiwa yang sudah melakukan perekaman tercatat 18.905 orang.
Kabupaten Tolikara dari jumlah penduduk sebanyak 247.863 orang yang melakukan perekaman 20.234 orang, Kabupaten Dogiai yang memiliki penduduk tercatat 4.598 orang, Kabupaten Intan Jaya berpenduduk 135.968 orang baru 8.905 orang yang merekam e KTP.
Perekaman terendah terjadi di Kabupaten Nduga yakni dari jumlah penduduk sebanyak 107.658 orang yang sudah melakukan perekaman hanya 2.911 orang atau baru 3,36 persen.
Khusus untuk tujuh kabupaten, kata Iskandar, Dirjen Dukcapil akan mendatangi dan melakukan perekaman secara langsung. “Dukcapil akan jemput bola agar makin banyak penduduk yang melakukan perekaman e-KTP dengan membawa alat langsung ke kabupaten,” jelas Iskandar dilansir Antara.
Iskandar mengaku, dari jumlah penduduk sebanyak 4.283.376 jiwa yang sudah melakukan perekaman tercatat 1.445.619 jiwa atau 43,35 persen.
Dari 29 kabupaten dan kota yang ada di Papua tercatat baru 12 kabupaten/kota yang perekaman e-KTP di atas 50 persen yaitu Kabupaten/Kota Jayapura, Yalimo, Supiori, Asmat, Boven Digul,Waropen, Keerom, Sarmi, Mimika, Nabire dan Kabupaten Merauke, kata Iskandar.
Baca Juga: Setnov Belum Lunasi Uang Pengganti e-KTP, Kok Dibiarkan oleh KPK?
Baca Juga: Blanko Dijual Online, Sistem E-KTP Jebol? Ingi Penjelasan Mendagri
