TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah Banjir

Anggaran untuk meminimalisir banjir justru dikurangi

IDN Times/Aji

Bandung, IDN Times - Banjir selama ini masih menjadi momok yang mengancam masyarakat Bandung khususnya yang berada di daerah pusat kota. Ketika hujan turun deras dengan waktu yang cukup lama, maka sudah pasti akan ada daerah di Bandung yang terendam banjir.

Peneliti dari Perkumpulan Inisiatif Aang Kusmawan menuturkan, kondisi banjir di Bandung saat ini justru semakin parah karena timbul titik-titik baru yang tergenang. Bahkan genangan banjir pun kian tinggi dan lama untuk surut.

Aang menyebut, kondisi ini dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak konsisten dalam melakukan penanganan banjir khususnya untuk pencegahan. "Ini terlihat dari sejumlah program yang dulunya ada seperti program penanganan banjir, kemudian hilang pada (tahun anggaran) 2018-2019," ujar Aang dalam sebuah diskusi, Selasa (21/1).

1. Anggaran dinas yang terkait penanganan banjir pun tidak lagi paling utama

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Aang mengatakan, berdasarkan data yang ada, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan berada di posisi 1 dan 3 pada 2017 sebagai dinas yang paling banyak mendapatkan dana. Kedua dinas itu pun merupakan pihak paling utama dalam penanggulangan banjir.

Namun, pada 2018 dan 2019, Pemkot Bandung kemudian mengubah pagu anggaran di mana kedua dinas ini tidak lagi menjadi utama. Dengan kondisi ini diprediksi banjir tidak lagi menjadi perhatian utama Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan pasangan Oded M. Danial dan Yana Mulyana.

"Dulu (2017) Dinas PU itu dapatnya sampai Rp626 miliar, sedangkan pada 2019 hanya Rp392 miliar. Sedangkan Dinas Pertamanan itu dulu dapat Rp513 miliar, sekarang hanya Rp172 miliar," ungkap Aang.

2. Pergantian pagu anggaran tergantung politik pemkot

Pixabay/EmAji

Menurut Aang, persoalan siapa mendapat berapa dalam anggaran tergantung dari politik pimpinan daerahnya dengan DPRD. Merekalah yang bisa menentukan konsentrasi mana yang ingin difokuskan dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Bandung.

Saat ini, DPRD Kota Bandung pun disebut tidak memiliki pengawasan yang sangat ketat terhadap penggunaan anggaran demi memperbaiki kondisi penanggulangan banjir. Dengan demikian anggota legislatif seakan membiarkan masyarakat Bandung terus terdampak banjir saat musim hujan tiba.

Baca Juga: Pangdam III Siliwangi Pastikan Banjir di Banjaran Lebih Cepat Surut

Baca Juga: Banjir Bandang di Kaur Bengkulu, 4 Orang Meninggal Terseret Arus

Berita Terkini Lainnya