Dilema Larangan Thrifting: Suplai Nihil, Toko Tutup, Pedagang Meradang

2. Pakaian impor bekas dianggap menggerus industri TPT

Pertengahan bulan ini, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo secara tegas mengecam impor pakaian bekas. Menurutnya, impor tersebut mengganggu industri dalam negeri. Karena itu ia telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3/2023).

Masalah impor pakaian bekas belakangan ini memang mengemuka. Masalah itu juga membuat aparat kepolisian turun tangan.

Di Jawa Barat, polisi disebut sudah melakukan penyitaan sekitar 200 bal di gudang yang berada di Pasar Cimol Gedebage. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Cimol Gedebage, Rusdianto menuturkan, sejak adanya larangan dari Presiden Jokowi polisi bersama perwakilan dari Kementerian Perdagangan sudah datang dan menyita barang.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo menuturkan, penyelidikan akan dilakukan berdasarkam laporan dan informasi yang jelas dari masyarakat.

"Kita akan menindaklanjuti dengan penyelidikan jika ada informasi atau laporan yang jelas," ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Terkait pakaian bekas impor yang beredar dan dijual, Ibrahim mengaku tidak terdapat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu sulit untuk diproses secara hukum.

"Kalau dijual (pakaian bekas impor) tidak ada aturan yang mengikat dan kondisi sosial masyarakat sehingga sulit diproses," katanya.

Sementara itu, Ketua Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Shobirin F Hamid menuturkan bahwa persoalan ini sebenarnaya bukan barang baru. Impor pakaian bekas sudah ada sejak lama dan semakin berkembangan beberapa tahun sebelum pandemik COVID-19. Puncaknya pada 2019 di mana impor pakaian bekas mencapai 392 ton.

"Ini yang terus kami suarakan sejak dulu. Mulai dari baju tas, sepatu hingga produk tekstil hilir lainnya yang bekas banyak yang impor ke kita," kata Shobirin ketika dihubungi wartawan, Senin (20/3/2023).

Dengan perkembangan media sosial yang memperlihatkan tren ini makin diminati, pelaku UMKM yang menjual barang thrifting pun kian menjamur. Padahal keberadaan mereka bisa menggerus bisnis UMKM lokal yang selama ini memproduksi pakaian untuk diperjualbelikan.

Dia menuturkan, keberadaan impor pakaian bekas yang banyak dijual di berbagai daerah memang tidak langsung berdampak pada industri tekstil yang besar. Namun, hal ini lebih menyasar pada industri kecil menengah (IKM) atau UMKM yang memang banyak menjual produknya secara retail di dalam negeri.

Jika impor pakaian bekas tetap dibiarkan seperti sekarang maka bukan tidak mungkin ke depannya semakin banyak pelaku industri TPT dan UMKM mengurangi produksinya yang kemudian berdampak para pengurangan tenaga kerja.

"Kalau perusahaan terhambat pemasukannya maka mereka akan mengurangi pengurangan pengeluaran. Dan salah satu yang paling mudah dipotong pasti pekerjanya, SDM-nya," kata Shobirin.