Dianggap Merugikan, 210 Buruh di Bandung Digugat Perusahaan Rp12 M

2. Seharusnya mediasi dilakukan secara bipartit

Tuti pun menegaskan, seharusnya polemik ini tidak berlanjut ke pengadilan. Sebab masalah di sektor industri seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara bipartit atau kedua belah pihak antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja.

"Tidak ke pengadilan atau malah sampai dikuasakan ke kuasa hukum. Baiknya kita duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini," ujar Tuti.

Terlebih tuntutan buruh bukan hanya terkait mereka yang dirumahkan, tapi juga ada tuntutan atas pesangon dan uang pensiun yang tidak sesuai aturan.

3. Merumahkan pegawai sementara karena memang terdampak pandemik COVID-19

Sementara itu, kuasa hukum CV Sandang Sari, Benny Wulur mengatakan, gugatan yang dilayangkan yakni terkait kerugian materil Rp2 miliar lebih dan kerugian immateriil Rp10 miliar. Dalam gugatannya, perusahaan tekstil itu juga meminta majelis hakim agar menyatakan nama-nama karyawan yang berada dalam daftar gugatan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan itu dilatarbelakangi aksi buruh pabrik itu pada Mei 2020. Tuntutannya agar tunjangan hari raya (THR) dibayarkan 100 persen, bukan dicicil.

Benny mengatakan, kliennya merumahkan sejumlah karyawan di masa pandemi COVID- 19. Mereka yang dirumahkan tetap mendapat THR namun dengan cara diangsur. Dasarnya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020.

"Pemerintah tahu saat ini sedang Covid 19, maka perusahaan diizinkan membagi THR dalam tiga termin berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja," ujarnya.