TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Lantik Puluhan Kepala Sekolah, Ridwan Kamil: Jangan Ada Lagi Kekerasan

Ada empat poin yang harus jadi pegangan pejabat baru

IDN Times/Bagus F

Bandung, IDN Times - Sejumlah pejabat fungsional dan kepala sekolah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung pada Kamis (20/2) sore.

Pejabat fungsional dan kepala sekolah yang dilantik itu terdiri dari 28 orang Kepala Sekolah SMA, 7 orang Kepala Sekolah SMK, 10 orang Guru Ahli Pertama, 2 orang Arsiparis Ahli Pertama, dan 1 orang Pamong Budaya Ahli Pertama.

Dalam pelantikan itu, Emil memberi sejumlah petuah untuk menjadi pegangan para pejabat yang dilantik. Pelantikan hari ini kata Emil merupakan pelantikan gelombang pertama. Selanjutnya, pelantikan bakal digelar lagi pada bulan Maret mendatang.

1. Jangan sombong jadi kepala sekolah

IDN Times/Bagus F

Pertama, sejumlah kepala sekolah yang dilantik diminta dapat menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi para murid dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Dia juga mengingatkan bahwa kepala sekolah merupakan tugas tambahan di samping menjadi guru.

"Tolong dicatat, kepala sekolah itu bukan promosi, kepala sekolah itu tugas tambahan. Jadi setelah nanti selesai kepala sekolah itu balik lagi jadi guru seperti halnya rektor. Setelah tugas rektornya beres, baru kembali menjadi dosen," ungkap Emil, sapaan akrab Gubernur Ridwan di Gedung Sate, Kamis (20/2).

2. Kepala sekolah harus melek digital

Ibu Restia Diah Utami mengajar menggunakan big book (Dok. IDN Times/Istimewa)

Menghadapi kemajuan teknologi, kepala sekolah diminta untuk melek digital dan dan sensitif terhadap isu kekinian. Lebih lanjut, kepala sekolah diminta untuk kreatif dengan kemajuan teknologi.

"Berikutnya, harus kreatif dan sensitif menanggapi isu-isu digital. Nah ini terjadi di pendidikan era sekarang yang mudah sekali disetir oleh yang namanya digital," kata dia.

3. Jaga integritas jangan mencela negara sendiri

plimbi.com

Selanjutnya, kepala sekolah dan pejabat fungsional selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta agar menjaga integritas dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi sampai mencela presiden, gubernur, ataupun bupati sendiri.

"Kemudian jaga integritas dan terakhir jangan ikut-ikutan politik praktis. Tugas ASN ini pengabdian pada negara, bukan tempatnya kita mencela atau mengomentari rumah sendiri. Itu ranahnya bukan di ASN," tuturnya.

Berita Terkini Lainnya