UMP Diputuskan Melalui PP 36, Buruh: Ridwan Kamil Jangan Kepedean! 

2. Daerah bisa tidak mengikuti aturan karena sanksi tidak ada

Kepala daerah dari level provinsi hingga kabupaten dan kota sebetulnya bisa saja menaikan upah minimum. Soal ketakutan sanksi oleh pemerintah pusat jika tidak mengikuti aturan, Roy bilang, hal itu tidak terbukti dan tidak ada sanksi tegas.

"Menteri bikin surat agar tidak menaikan upah minimum tetapi gubernur, bupati merekomendasikan naik, termasuk di Jabar hampir 21 kabupaten dan kota menaikkan upah minimum, dan gak ada sanksi juga sampai hari ini," katanya.

3. Upah merupakan urusan daerah, bukan proyek strategis nasional

Upah minimum merupakan persoalan hubungan industri, bukan proyek strategis nasional. Roy mengatakan, Pemprov Jabar seharusnya menentukan UMP berdasarkan kondisi buruh.

"Kalau jadi program pusat strategis nasional, maka sudah saja ditetapkan sama pemerintah pusat bukan daerah," ucapnya.

Sebelumnya, Roy mengatakan, KSPSI akan melakukan demo di Gedung Sate pada 25 November 2021. Adapun jumlah yang akan digerakkan ada sebanyak 3.000 buruh. Mereka meminta Emil agar mengubah UMP.

"Sudah pasti keputusan Gubernur Jabar sangat mengecewakan teman-teman buruh. Kami sudah menyiapkan aksi pada tanggal 25 November 2021, diawali kemarin tanggal 19 dan 29-30 KSPSI akan melakukan mogok kerja di seluruh Jabar," kata Roy.