Sembilan Matahari Beri Klarifikasi Soal Konten Museum Masjid Al Jabbar
Sembilan Matahari bantah semua tudingan KKN dalam proyek ini
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - PT Sembilan Matahari memberi klarifikasi soal adanya tudingan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek konten video untuk museum Masjid Al Jabbar. Semua tudingan ini dinilai tidak benar adanya.
CEO PT Sembilan Matahari, Adi Panuntun atau Atun mengatakan, perusahaannya mendapatkan penunjukan langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) berdasarkan aturan yang ada.
"Tender dari awal lelang sejak kami jadi peserta kemudian lolos verifikasi menang, sampai kemudian kami dipercaya dan tanda tangan, itu dikawal sama LKPP dan BPK. Perhitungan angka bisa saya buktikan," ujar Adi saat ditemui di Bandung, Selasa (10/1/2023).
1. Sembilan Matahari ditunjuk langsung bukan karena Ridwan Kamil
Dia juga menepis adanya tudingan dirinya dapat penunjukan langsung karena ada kedekatan dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil. Hal ini dipastikannya tidak benar. Sebab, Perusahaannya sendiri sudah banyak mengerjakan beberapa konten untuk museum. Misalnya, Museum Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Museum Mahkamah Konstitusi.
"Tidak ada (hubungan dengan) Kang Emil, beliau baru tahu Sembilan Matahari pemenangnya lelang dan eksekusi itu. Baru tahu saat datang ke museum dan itu awal Desember pada saat museum sudah setengah jadi," ungkapnya.
Secara umum, Atun menjelaskan, Sembilan Matahari memang memiliki kemampuan dalam hal industri kreatif termasuk soal konten dalam museum itu sendiri. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan lain yang ada di LPSE, ia memastikan Sembilan Matahari paling memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
Adapun dalam LPSE ada 55 perusahaan yang mengikuti tender ini. Dari puluhan perusahaan. ada dua perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Wangsa Keling Saka Kamulyan dan Sembilan Matahari.
"Kalau kita beli barang pasti dilihat penjual cek web dan saya yakin pasti tidak banyak pilihan. Mungkin Jakarta ada tapi dalam waktu dan konten begitu perlu yang orang yang expert," katanya.
Baca Juga: Penjelasan Pemprov Soal Pengadaan Konten Museum Nabi Masjid Al Jabbar
Baca Juga: Satpol PP Bakal Merelokasi PKL di Sekitar Masjid Al Jabbar