TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

Kasus Bansos 2019, Polda Jabar Bisa Panggil Paksa Bupati KBB

Bansos 2019 KBB diduga bermasalah oleh masyarakat

IDN Times/Bagus F
Verified
Azzis Zulkhairil

Bandung, IDN Times - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mewacanakan akan menjemput paksa Bupati Bandung Barat (KBB), Aa Umbara Sutisna, jika tidak segera menyerahkan salinan (fotocopy) dokumen kegiatan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) 2019.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, sebelumnya Polda Jabar telah memberikan surat permintaan pertama kepada Aa Umbara, namun hingga saat ini permintaan tersebut belum dipenuhi.

"Krimsus (Direktorat Kriminal Khusus) sampaikan yang permintaan pertama belum dijawab. Kita lakukan sesuai prosedur," ujar Erlangga saat ditemui di Markas Polda Jabar, Selasa (21/1).

Baca Juga: Bikin Resah, Polda Jabar Akui Panggil Petinggi Sunda Empire dan UPI

Baca Juga: Gak Cuma Atur Bumi, Sunda Empire Klaim Bisa Setir Peledakan Nuklir

Baca Juga: Dibilang Stres oleh Ridwan Kamil, Sunda Empire: RK Harusnya Paham!

1. Pemanggilan paksa akan dilakukan jika panggilan satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. (IDN Times/Bagus F)

Menurutnya, jika memang belum memenuhi permintan pertama, polisi akan berikan surat permintaan kedua dan tiga. Jika semua panggilan masih diabaikan, kata dia, polisi tidak menuntut kemungkinan akan memanggil paksa Aa.

"Iya, kalau permintan satu dua dan tiga tidak kita dapatkan, iya kita kemungkinan akan lakukan panggilan paksa," ungkapnya.

Baca Juga: Bikin Resah, Polda Jabar Akui Panggil Petinggi Sunda Empire dan UPI

2. Polda Jabar menindaklanjuti berdasarkan aduan masyarakat

IDN Times/Bagus F

Diberitakan sebelumnya, permintaan dokumen tersebut dimaksudkan untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial yang berasal dari pengaduan masyarakat.

Dokumen yang diminta di antaranya seputar peraturan bupati tentang penjabaran APBD TA 2019, keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial TA 2019, serta dokumen perencanaan terkait penganggaran hibah dan bantuan sosial.

Surat permintaan dokumen dengan nomor B/14/Subdit III/1/2020/Dit Reskrimsus itu ditandatangani Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Iksantyo Bagus Pramono yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat pada 6 Januari 2020.

Baca Juga: Bupati Bandung Barat Tolak Rencana Penyaluran Tertutup Gas Melon

3. Bupati pastikan bakal kooperatif

IDN Tiimes/Bagus F

Ditemui terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, Pemkab Bandung Barat akan kooperatif terhadap proses hukum. Dia memastikan Pemda KBB tidak akan menghalang-halangi pihak berwenang yang akan menelusuri dugaan tindak pidana tersebut.

"Suratnya sudah ke bapak (bupati). Bukan bapak yang dipanggil, karena pasti Polda, apa pun suratnya pasti ke bupati minta ini, minta itu. Cuma secara teknis dari dinas masing-masing dan sudah kita rapatkan, jadi ya monggo lah," ucap Umbara di Lembang.

Topik:
AA Umbara
Bansos
Kabupaten Bandung Barat
polda jabar
Berita Terkini Lainnya

Buntut Konflik Al Zaytun, Panji Gumilang Gugat Gubernur Ridwan Kamil 

Pembuatan Patung Garuda IKN Nusantara Capai 30 Persen

Jabar Masuk Musim Pancaroba, Dinkes Minta Masyarakat Waspada DBD

Waspada! Kota Bandung Paling Banyak Kasus DBD se-Jabar

Pos Indonesia Terus Perkuat Industri Logistik di Tanah Air

[BREAKING] Keracunan Makanan, 43 Buruh Pabrik di Bandung Dibawa ke Rumah Sakit

Pernikahan Dini Marak di Bandung, 76 Anak Hamil di Luar Nikah

Dalam Dua Pekan, Polisi Amankan 16 Orang Pengedar Narkoba di Bandung

BI Klaim Biaya 0,3 Persen QRIS Demi Perbaiki Pelayanan pada Pengguna 

Pegawai Pemkab Diduga Nyabu Dekat Kantor Bupati Purwakarta