Bupati Bandung Barat Tolak Rencana Penyaluran Tertutup Gas Melon
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Rencana Pemerintahan pusat mengubah pola penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dari terbuka menjadi tertutup, menuai polemik. Pasalnya, jika mekanisme tertutup diterapkan, bakal membuat harga elpiji 3 kg yang sering disebut gas melon ini lebih mahal.
1. Diganti dengan uang bukan solusi
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara menyatakan dirinya tidak sepakat dengan mekanisme itu. Pada skema yang ditawarkan, subsidi akan dialihkan kepada penerima, bukan komoditas elpiji 3 kg. Maka, pemerintah akan menyalurkan subsidi dalam bentuk dana tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat yang sudah didaftar.
"Kalau diganti lagi dengan uang, uangnya habis enggak dipakai beli gas. Karena kalau dicabut berarti harganya jadi mahal. Lebih baik, kalau masyarakat sudah nyaman seperti ini, ya enggak usah diganti, lah," kata Aa Umbara saat ditemui, Senin (20/1).
2. Umbara tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat
Aa Umbara khawatir jika rencana tersebut diterapkan, masyarakat miskin di Bandung Barat akan sulit mendapatkan gas. Atas kekhawatiran itu, Umbara menyatakan tidak sepakat jika pemerintah pusat mengubah pola subsidi.
"Masyarakat miskin di kita (KBB) dan Indonesia kan masih banyak. Kalau saya sih tidak setuju dengan rencana itu," paparnya.
3. Kementerian ESDM berencana mengubah pola subsidi
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengubah pola penyaluran subsidi elpiji 3 kg dari yang saat ini dilakukan secara terbuka menjadi tertutup.
Dengan perubahan skema tersebut, nantinya hanya masyarakat miskin terdaftar saja yang bisa mendapatkan subsidi. Selain itu, mereka yang terdaftar akan diberikan subsidi berbentuk dana tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat yang sudah didaftar.
4. Subsidi akan diberikan melalui kartu
Jika sudah berjalan sesuai dengan skema baru, langkah selanjutnya adalah pemberian subsidi melalui kartu. Para penerima subsidi akan langsung ditransfer sebesar Rp105 ribu ke rekening mereka masing-masing. Salah satu indikator berhak atau tidaknya seseorang menerima subsidi adalah jumlah elpiji yang mereka beli tiap bulan. Berdasarkan riset yang dilakukan pemerintah, rata-rata keluarga miskin membeli tiga elpiji ukuran 3 kg tiap bulan.
Selain indikator tersebut, kriteria penerima subsidi pun telah tercatat oleh pemerintah. Mereka dibagi menjadi tiga lapis, yaitu 15 juta masyarakat pertama, 20 juta masyarakat kelompok kedua, serta 25 juta masyarakat kelompok ketiga.
Pemerintah belum menentukan secara resmi berapa juta orang yang nantinya akan menerima skema subsidi itu. Karena mekanisme ini pun juga masih akan digodok kembali agar nantinya pada penerapan di pertengahan tahun ini bisa sesuai dengan harapan pemerintah, yakni agar subsidi Negara terkendali.
Seperti yang kita tahu subsidi gas adalah salah satu subsidi negara yang paling besar. Pemerintah pun mengklaim bahwa langkah ini bisa menghemat anggaran subsidi hingga 10-15 persen.