Penyegelan Bangunan Jemaah GKPS Purwakarta Tanpa Perlawanan

2. Bupati minta penyegelan bangunan itu tak disalahartikan

Bupati meminta penutupan bangunan itu tidak disalahpahami apalagi sengaja disalahartikan. Menurutnya, bangunan yang ditutup bukanlah tempat ibadah, melainkan bangunan tak berizin.

"Yang kami tutup adalah bangunan tak berizin tapi disalahgunakan,” kata Anne menegaskan. Terlebih, penutupan itu juga merupakan hasil kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi yang digelar sebelumnya.

Peserta rakor tersebut terdiri dari unsur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Badan Kerjasama Gereja-Gereja (BKSG) Purwakarta dan perwakilan jemaat GKPS.

3. Pemerintah bantu koordinasi pemindahan lokasi ibadah

Anne mengatakan, penutupan bangunan tak berizin yang disalahgunakan menjadi rumah ibadah itu diambil untuk menghindari terjadinya keresahan sosial. Keresahan itu dibuktikan melalui keberatan warga setempat.

Pada rakor tersebut juga menyepakati pemindahan pelaksanaan ibadah para jemaah GKPS di gereja-gereja lain yang terdekat. "Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kantor Kemenag Purwakarta akan membantu berkoordinasi dengan gereja-gereja lain agar para jemaah GKPS tetap bisa beribadah dengan baik," kata Anne.