Fiskal Seret, Pemerintah Angkat Tangan Soal Nasib Petani Cirebon
- KMP Pasin: konsorsium petani-industrialis nasional
- Peran pemerintah bergeser, swasta masuk sebagai pembiayaan
- Pengentasan kemiskinan dengan memperkuat basis ekonomi rakyat
Cirebon, IDN Times - Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak kebijakan rencana pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengakui, penurunan TKD akan menekan belanja sosial dan produktif di tingkat lokal. namun, lembaga itu menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan gerak pembangunan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menilai, masa depan pengentasan kemiskinan justru bergantung pada kemampuan masyarakat membangun ekonomi secara mandiri tanpa ketergantungan mutlak terhadap APBN.
1. Lahirnya konsorsium petani-industrialis nasional
Sebagai langkah konkret, BP Taskin menggagas pembentukan Konsorsium Masyarakat Petani dan Industri Nasional (KMP Pasin).
Inisiatif ini menghubungkan berbagai pelaku ekonomi lokal, petani, pengusaha penggilingan padi, pengelola gudang, hingga investor swasta dalam satu ekosistem pertanian terpadu.
Melalui konsorsium ini, pembiayaan tidak lagi bersandar pada subsidi pemerintah. Modal kerja diperoleh dari investasi swasta serta reinvestasi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi petani.
Dana yang terkumpul akan digulirkan kembali untuk memperkuat produksi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memperluas pasar hasil tani.
"Konsep tersebut telah diujicobakan di Kabupaten Cirebon dan akan diperluas ke Jawa Tengah serta Jawa Timur," kata Budiman beberapa waktu lalu.
Untuk 2025, BP Taskin menargetkan 7.000 hektare lahan di Jawa Barat terlibat dalam program ini, sementara target jangka menengahnya mencapai 100.000 hektare di seluruh Indonesia.
2. Swasta masuk, pemerintah jadi fasilitator
Peran pemerintah dalam skema baru ini bergeser. Jika sebelumnya menjadi operator utama, kini fungsi negara lebih diarahkan pada penciptaan regulasi yang kondusif dan mendorong kolaborasi masyarakat.
Budiman menyebut, kemandirian ekonomi desa hanya dapat tumbuh jika modal sosial, gotong royong, dan inovasi lokal diberi ruang untuk bergerak.
Namun, perubahan ini bukan tanpa risiko. Sejumlah pengamat menilai, investasi swasta tidak sepenuhnya mampu menggantikan peran fiskal pemerintah.
"Pemangkasan TKD berpotensi mengurangi subsidi benih, perbaikan irigasi, hingga dukungan logistik untuk petani kecil, unsur penting yang menjaga stabilitas produksi pangan," ujarnya.
3. Menuju model baru pengentasan kemiskinan
BP Taskin menilai saatnya Indonesia keluar dari pola lama pembangunan sosial yang birokratis dan tersentralisasi.
Program seperti KMP Pasin disebut sebagai bukti bahwa pengentasan kemiskinan bisa ditempuh dengan memperkuat basis ekonomi rakyat.
“Negara tidak harus menanggung seluruh beban ekonomi. Tugas utamanya memastikan tidak ada hambatan bagi masyarakat yang ingin tumbuh,” tegas Budiman.
Pendekatan ini dianggap lebih realistis di tengah tekanan fiskal nasional. Dengan melibatkan komunitas petani, koperasi, dan dunia usaha dalam satu jaringan ekonomi, BP Taskin berharap roda pertanian tetap berputar meski arus dana pusat menurun.
"Jika berhasil, Cirebon bisa menjadi contoh transformasi pembangunan yang berpijak pada kemandirian dan kolaborasi ekonomi rakyat," tutupnya.
