Yakin Ulah Mafia, DPR Bentuk Pansus Minyak Goreng

Selain itu, Dedi berharap Pansus juga mampu mencegah permasalahan minyak goreng saat ini dialami komoditas bahan pokok lain. Menurutnya, orang-orang yang menjadi mafia itu hanya mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

Melihat dampaknya yang besar, Dedi pun menantang Pansus minyak goreng maupun instansi pemerintahan terkait untuk membongkar mafia minyak goreng. "Masa negara kita kalah oleh mafia,” ujarnya.

Pembentukan Pansus minyak goreng diusulkan dalam rapat gabungan DPR RI beberapa waktu lalu. Rapat tersebut sedianya akan membahas permasalahan minyak goreng bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, meski yang bersangkutan justru tak hadir.

“Waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di Komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan pak Rahmat Gobel dalam penutupanmya menyetujui untuk dibuat pansus," tutur Dedi.

Dengan pencabutan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Dedi pun heran, saat aturan itu dicabut, stok minyak goreng tiba-tiba melimpah di pasaran meskipun dengan harga jual yang mahal.

“Artinya, ada mafia yang sengaja menyimpan barang dulu. Kemudian setelah dibuka ruang (pencabutan HET minyak goreng), mereka menjual dengan harga sesuai keinginan,” tutur Dedi menyimpulkan.

Pada rapat gabungan di DPR RI, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kembali tidak bisa menghadiri rapat. Sikap Mendag itu pun membuat Dedi Mulyadi dan para anggota DPR RI geram.

“Dari sisi kelembagaan kita menghadirkan Mendag saja dua kali tidak bisa. Artinya sudah ada pelecehan terhadap lembaga ini,” ujar Dedi. Karena itu, ia pun lebih mendukung pembentukan Pansus minyak goreng dibandingkan mengundang Mendag untuk ketiga kalinya.