Wagub Jabar Setuju Jika ASN Bisa Bekerja dari Rumah, Kalian Tertarik?

Di era serba digital seperti sekarang, masyarakat juga menginginkan kemudahan akses pelayanan. Salah satunya bisa memakai teknologi.

Melalui teknologi ini, warga tidak harus datang ke kantor pemerintahan ketika membutuhkan sesuatu. Artinya pelayanan oleh ASN pun tidak harus bertemu langsung di kantor.

"Sekarang untuk membeli makanan atau onderdil mobil saja, saya tinggal pesan dari rumah. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan teknologi," papar Uu.

Meski bekerja dari rumah, bukan berarti para ASN ini menjadi malas karena pekerjaannya pun terbilang mudah tinggal melalui gawai atau memaksimalkan kecepatan internet.

Uu menilai, pekerjaan ASN justru harus ditambah porsinya dengan pemanfaatan digitalisasi tersebut. Pelayanan terhadap masyarakat pun harus lebih optimal, bukannya justru lebih santai.

"Dan kalau bisa pelayan masyarakat itu lebih turun ke lapangan tidak hanya berdiam di kantor saja," papar Uu.

Berbeda pandangan, sebelumnya Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meminta pemerintah pusat agar melakukan kajian kembali sebelum menerapkan soal kebijakan mengenai Aparatus Sipil Negara (ASN) bekerja tidak perlu di kantor.

Menurut dia, kajian itu perlu dilakukan karena tidak semua jenis pekerjaan yang dilakukan ASN bisa dikerjakan di rumah. Sebab, kata dia, ada beberapa pekerjaan ASN yang memerlukan kehadiran secara fisik.

"Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah tapi ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Sama swasta juga. Memang tukang dagang bisa mengerjakan pekerjaannya dari rumah? Saya pikir, dia harus jaga tokonya," ujar Yana

Yana mengatakan, kerja ASN tidak bisa disamakan dengan pekerja startup, yang mayoritas pekerjaannya bisa dilakukan dari mana saja. Menurut dia, ASN sebagian besar bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, banyak posisi ASN yang mengerjakan tugas secara teknis dan birokrasi.

"Tidak bisa disamakan, tergantung komoditasnya. Kalau dia broker hanya memasarkan (produk) orang lain bisa di rumah. Kalau dia punya produk sendiri maka harus presentasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yana menginginkan, pemerintah pusat bisa melakukan kajian terlebih dahulu, Sebab kata dia, seluruh kebijakan yang bisa dilakukan di pusat, belum tentu bisa diaplikasikan di daerah, sebab ada beberapa faktor lain yang tidak bisa disamakan dengan pemerintah pusat.

"Saya berharap dikaji lagi, bisa diterapkan di pusat belum tentu diterapkan di daerah. Jangan sampai semangatnya baik tapi pada saat diaplikasikan di birokrasi tidak sesuai," katanya.