Uji Coba WFH di Jabar Ditargetkan Menghemat 75 Persen Belanja Listrik
- Uji coba WFH di Jabar efektif diberlakukan 6 November 2025
- Ditargetkan menghemat hingga 75% belanja listrik dan air di perangkat daerah
- Gubernur Dedi Mulyadi mengimbau kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa demi efisiensi
Bandung, IDN Times - Uji coba penerapan skema work from home (WFH) setiap hari Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah efektif dilakukan per 6 November 2025. Uji coba ini ditargetkan bisa menghasilkan efisiensi hingga 75 persen belanja di masing-masing perangkat daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, WFH ini sangat efisien untuk mengurangi beban listrik, air, bahkan kepadatan lalu lintas di jam pulang kerja ASN. Adapun uji coba WFH diberlakukan tidak hanya di lingkungan Gedung Sate, melainkan untuk semua perangkat yang tidak bersinggungan dengan pelayanan publik.
"Menurut saya sangat efisien. Satu, orang tetap bekerja, dua listrik irit, tiga air irit dan jalan tidak macet," ujar Dedi di Gedung Sate, dikutip Sabtu (8/11/2025).
1. Dedi Mulyadi batasi belanja pegawai
Dedi juga mengimbau kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa, sebagai langkah efisiensi, seiring dipangkasnya dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
"Dianjurkan juga karena mereka juga terbatas sekarang belanjanya. Dan kita coba loh nanti dengan mereka bekerja di rumah, nanti ke depan terhadap postur APBD bagaimana, output, outcome benefit-nya seperti apa," ucapnya.
Disinggung soal Kota Bandung dan Cimahi yang tidak melakukan WFH, Dedi memastikan hal tersebut tidak menjadi soal, dan kebijakan dikembalikan kepada daerah masing-masing.
"Ya terserah mereka, tapi kalau mereka kedodoran keuangan, jangan minta sama kami," katanya.
2. Penghematan ditargetkan mencapai 75 persen
Dedi menargetkan uji coba WFH ini dapat mengurangi beban tagihan listrik dan air Pemprov Jabar hingga 75 persen. Sementara, untuk Desember 2025, uji coba WFH dilakukan dengan skema 50/50 yang mana setengah pegawai di perangkat daerah melangsungkan WFH, sisanya bekerja di kantor.
"Pengurangan beban air dan listrik hingga 75 persen. Kalau Rp100 (juta), kami Rp75 juta ngirit. Rp25 baru dibayarkan," katanya.
3. Akan dibedakan tunjangan pegawai WFH dan yang di kantor
Selain mengurangi jumlah orang di kantor, WFH ini juga menjadi media Pemprov Jabar untuk menekan belanja tunjangan kinerja ASN, karena nantinya tunjangan pegawai yang menjalani WFH dan yang bekerja di kantor akan dibedakan.
"Dia bekerja di rumah, nanti akan kami buat sistem. Beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko yang tinggi, dengan yang bekerja di rumah. Nanti beda. Ini orientasi-orientasi yang akan dilakukan oleh kami," kata dia.
