Sopir Truk Demo Tolak RUU ODOL di Sukabumi, Tuntut Kesetaraan Hukum

Windi menegaskan bahwa sebagian besar sopir di Sukabumi hanya menggunakan truk kecil seperti colt diesel untuk mengangkut barang. Mereka pun tidak melakukan modifikasi dimensi, melainkan hanya memuat barang sesuai kebutuhan pemilik barang.

"Kami tidak nambahin dimensi, hanya pas muatannya saja kadang overload. Tapi hukumannya tetap ke kami. Pengusaha duduk manis di rumah, yang antar kami, tapi yang kena ancaman sopirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut ancaman pidana dan denda yang tinggi dalam RUU ODOL membuat para sopir semakin khawatir. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, membayar denda pun menjadi hal yang sulit.

"Kami bukan menolak aturan, tapi tolong dilihat juga bagaimana kehidupan kami di jalan. Denda mahal, kami keberatan. Perekonomian kami kecil," ucapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Budianto, mengatakan bahwa pihaknya menerima dan memahami aspirasi para sopir. Ia memastikan hingga saat ini belum ada penindakan terhadap kendaraan ODOL, dan proses masih dalam tahap sosialisasi.

"Mereka hanya ingin ada kejelasan hukum dan denda yang manusiawi. Kami sudah terima dengan baik dan akan sampaikan saat rapat di Bandung," ujar Budianto.

Ia juga memberi contoh kondisi pengusaha kecil seperti pengirim sayuran yang kerap kelebihan muatan bukan karena sengaja, tapi karena kebutuhan pasar.

"Misalnya pengusaha sayuran kirim ke Jakarta, seharusnya 3 kuintal, tapi bawa 5 karena permintaan pasar. Kalau kena denda besar, mereka gak mampu," katanya.

Budianto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya bersama kepolisian masih dalam tahap sosialisasi aturan ODOL. Penindakan terhadap pelanggaran dimensi dan muatan baru akan dilakukan mulai Agustus 2025 mendatang.

"Kami masih sosialisasi. Juli nanti akan mulai peringatan, dan Agustus baru ada penindakan. Tapi untuk penindakan sendiri itu wewenang dari pihak kepolisian," tegasnya.

Para sopir berharap, aksi damai yang mereka lakukan hari ini bisa menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil yang menggantungkan hidup di jalanan.