Ridwan Kamil Wajibkan Kendaraan Dinas Diganti Listrik pada 2021

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan,, penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat, salah satunya meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik. Harapannya, masa depan anak cucu bisa lebih lebih dalam hal kelestarian lingkungan.

Maka tidak salah ketika Pemprov Jabar coba menginisasi hal tersebut dengan mewajibkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar wajib menggunakan mobil dan motor listrik.

"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan, karena produksinya (mobil-motor listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan, di anggaran-anggaran pembelian, mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik, mulai kendaraan dinas Gubernur sampai level bawah," papar Emil.

Terkait merek kendaraan dinas yang bakal direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Emil menyebut salah satunya adalah Hyundai. Menurutnya, dengan kisaran harga Rp600-700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas.

"Kalau untuk (kendaraan pemerintah), kemungkinan Hyuandai," sebutnya.

Dengan menggunakan mobil-motor listrik, operasional kendaraan dinas, khususnya biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya. Dia menyebut, untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50.000.

"Saya sudah coba (mobil listrik Hyundai) ke Garut, ke jalan yang menanjak dan menurun, gak masalah. Dan tadi, gak perlu uang bensin karena biaya nge-charge hanya Rp50.000 untuk 350 kilometer," ungkapnya.

Ke depan, Emil berharap lewat penggunaan energi listrik yang bakal terus dikampanyekannya, Provinsi Jabar ke depan menjadi provinsi dengan tingkat polusi emisi gas buang paling kecil di Indonesia.

"Jadi, pada suatu hari, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling kecil memberikan polusi ke lingkungan di Indonesia," tandasnya.