PPKM Level 4 tapi Pasar Dibuka, Walkot Bandung Oded Ogah Beri Jawaban

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Elly Wasliah. Elly yang biasanya tegas terkait aturan pembukaan pasar ini seakan kebingungan menjawab pertanyaan mengenai pembukaan sejumlah pusat perdagangan tersebut.

"Sebaiknya ditanya ke Dirut Perumda Pasar ya. Kemarin yang aksesnya dibuka itu untuk pasar yang di bawah pengelolaan Perumda Pasar Juara," ujar Elly kepada IDN Times.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyassrakat Level 4, Level 3, dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, mobilitas masyarakat harus ditekan betul.

Aturan yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, 2 Agustus 2021, memutuskan adanya pembatasan sektor ekonomi yang tidak masuk sektor esensial dan kritikal. Pemerintah meminta agar kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan ditutup sementara.

Hal itu tidak berlaku bagi akses pegawai toko yang melayani penjualan daring dengan maksimal tiga orang setiap toko. Di sisi lain, restoran, supermarket, dan pasar swalayan diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan tertentu.

"Pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen," ujar Tito dalam aturan tersebut.

Kemudian untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam, pasar rakyat yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat.

"Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen voucher, pangkas rambut, laundri, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB waktu setempat. Pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Tito.

Salah satu sektor usaha yang kena dampaknya ialah kafe dan restoran yang tidak diperbolehkan membuka makan di tempat.

"Restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, mal hanya menerima delivery atau take away, dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)," kata Tito.

Untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha ini, Pemkot Bandung sudah menerima aspirasi dari pemiliki kafe dan resto. Sejumlah pelonggaran pembayaran termasuk pajak sedang dibahas sehingga pelaku usaha ini tidak harus merogoh kocek terlalu dalam di saat PPKM masih berlaku.