PPKM Darurat, Polda Jabar Terapkan Penyekatan di 106 Titik

Polisi akan mengatur pergerakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Jabar seperti sebelum Idul Fitri 2021. Menurutnya, aturan penyekatan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. 

"Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini pengendalian mobilitas masyarakat menjadi concern utama pihak kepolisian. Sehingga masyarakat bisa saja dilarang bepergian apabila tak sesuai ketentuan," katanya. 

Adapun aturan yang akan diterapkan polisi di titik penyekatan yaitu, dengan mengecek nomor kendaraan berdasarkan aglomerasi. Jika terdapat kendaraan dari luar aglomerasi, maka akan diputar balikkan.

Sedangkan, masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, Dofiri bilang, bisa saja tetap diizinkan masuk ke daerah lain dengan perlengkapan dokumen yang sudah diatur dalam PPKM Darurat.

"Gerbang pintu tol, kami jaga, kami berlakukan sebagaimana surat edaran satgas, harus dilengkapi dengan antigen atau PCR, yang kedua harus dilengkapi dengan surat vaksin," jelasnya.

"Bagi mereka yang tidak punya syarat itu, mohon maaf, akan diputar balik oleh petugas," tambahnya.

Untuk mengurangi kerumunan di dalam kabupaten dan kota di Jabar, Dofiri menambahkan, polisi akan tetap melakukan penjagaan. Karena, hal itu masuk dalam skema ring 1 dan ring 2.

"Oleh karena itu mohon maaf kepada masyarakat, di dalam kota sementara ini dikurangi nongkrong dan jalan-jalan, bahkan perlu ditiadakan sama sekali," kata dia.

Dofiri berharap, aturan PPKM Darurat bisa ditaati oleh masyarakat di seluruh Jabar. Bagi masyarakat yang nekat melanggar aturan, dikatakannya, polisi tidak akan segan memberikan sanksi dan hukuman pidana.

"Penerapan hukum itu upaya paling terakhir, apabila masyarakat membandel, jangan takut, tapi ini harus kesadaran kita bersama untuk mengurangi pandemi corona," kata dia.