Posisi Komisioner Kosong, Bawaslu Jabar Ambil Alih Tugas Bawaslu Majalengka

Kendati komisioner Bawaslu dalam keadaan kosong, tetapi Syamsul Bahri memastikan, proses pengawasan tahapan pemilu tetap berjalan. Hal itu seiring dengan diserahkannya tanggung jawab pengawasan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi.

"Tahapan terus berjalan. Makanya dari pimpinan Bawaslu Provinsi berserta Tim yang nanti akan dibentuk, seluruhnya turun ke lapangan untuk monitor. Dan akan dibagi habis ke seluruh kabupaten/kota," kata dia.

Dengan diambil alihnya kewenangan oleh Bawaslu Provinsi, Syamsul memastikan semua tahapan pemilu akan berjalan dengan baik.

"Prinsipnya tahapan tetap berjalan, tidak ada permasalahan berkenaan dengan pengawasan. Yang paling penting adalah tanggung jawab ada di Bawaslu Provinsi," tegas dia.

"Kami turun ke sini untuk memastikan agar teman-teman di Majalengka, walaupun komisioner (Bawaslu) nya sudah purna tugas, existing perkantoran, pelayanan, tetap (berjalan )," lanjut dia.

Tanggung jawab pengawasan tahapan pemilu oleh Bawaslu Provinsi sudah dilakukan sejak masa jabatan Bawaslu kabupaten/kota habis, beberapa waktu lalu. Satu orang komisioner, jelas dia, diberi tanggungjawab untuk melakukan pengawasan di beberapa kabupaten/kota.

"Saya dari kemarin teh ke Sumedang, terus ke Kuningan, Majalengka sampai nanti ke Subang," jelas dia.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh komisioner. Kesekretariatan Bawaslu Provinsi pun dipastikan akan melakukan hal yang sama.

"Kami juga masih ada sekretariat di bawah pimpinan Pak Kasek. Tentunya terus berkomunikasi agar seluruh pengawasan ini bisa berjalan efektif. Sampai dengan terbentuknya komisioner yang baru," kata Syamsul

"Sepanjang pimpinan Bawaslu Provinsi tidak ada yang diutus, akan diwakili oleh teman-teman (sekretariat), khususnya Pak Kasek," lanjut dia.

Di sisi lain, Syamsul enggan menjawab secara detail terkait alasan belum diumumkannya Komisioner Bawaslu kabupaten/kota baru hasil seleksi beberapa waktu lalu.

"Persisnya, saya nggak terlalu paham berkenaan dengan hal-hal yang terjadi," kata dia.

Ditegaskannya, penentuan komisioner Bawaslu terpilih merupakan kewenangan dari Bawaslu RI. Atas dasar kewenangan itu, Syamsul enggan berkomentar banyak terkait belum diumumkannya Komisioner Bawaslu terpilih.

"Seluruh pembentukan Bawaslu kabupaten/kota kan kewenangan Bawaslu RI ya. Tidak elok kalau seandainya saya menjawab di tingkat provinsi, karena kewenangan Bawaslu RI lah berkenaan dengan pembentukan itu," jelas dia