Pergub Garut Anti-LGBT Segera Dievaluasi Kemendagri

Berdasarkan pengalaman Pemprov Jabar, Emil menjelaskan, dalam membuat perda ataupun peraturan lainnya, Kemendagri masih memiliki kewenangan untuk mengecek kembali dan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

"Banyak juga perda di Provinsi Jabar yang merupakan produk Pemprov kalau sudah di Kemendagri itu juga ada evaluasi. Evaluasi pertama itu dinamika di daerah, dua kewenangan, finalnya bukan di provinsi tapi Kemendagri," ungkapnya.

Emil menegaskan, persetujuan Perbup Garut soal Anti LGBT ada di Kemendagri. Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan tindakan lainnya. Hanya saja, Pemprov Jabar bisa melihat secara hukum formal.

"Jadi poinnya bukan bersikap atau tidak bersikap, tapi tidak semua urusan di negara ini daerah harus berinisiatif sendiri. Ada hal yang harus sejalan dengan cantolan UU di atasnya. Jadi kalau di atasnya tidak ada, jangan mengada-ada," kata dia.

Untuk diketahui, Bupati Garut Rudy Gunawan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2023, yang berisikan pelarangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Garut. Adapun Perbup ini terdiri dari delapan bab dan berisi 12 pasal.

Perbup ini juga mengatur tentang Anti-Maksiat, yang di dalamnya termaktub aturan tentang pelarangan LGBT. Perbup ini sudah diterbitkan dan mulai berlaku pada awal Juli 2023.

Aturab bupat tersebut menulis lembaga yang akan memantau aktivitas LGBT antara lain personel Satpol PP, Bakesbangpol, hingga Dinas Pendidikan.