Pengusaha Ajak Pemprov Jabar Bersinergi Bangun Iklim Usaha yang Adil
- Pengusaha dan Pemprov Jabar bersinergi untuk membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan
- Kebijakan harus terasa manfaatnya dengan rencana reformasi birokrasi perizinan yang lebih efisien dan berkeadilan
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III 2025 ditopang oleh realisasi investasi yang mencapai Rp77,1 triliun
Bandung, IDN Times – Dunia usaha dan pemerintah ternyata punya mimpi yang sama: membangun ekonomi Jawa Barat yang kuat dan berkeadilan. Hal itu terlihat dalam Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat di El Hotel Bandung, Kamis (23/10/2025).
Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengatakan forum ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen penting untuk menyatukan langkah antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Menurutnya, pengusaha sudah lama ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar.
"Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan yang dihadapi dunia usaha akhirnya bisa disampaikan, sekaligus mendengarkan langsung arahan, gagasan serta komitmen Gubernur Jabar (Dedi Mulyadi) dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujar Ning Wahyu melalui siaran pers, Minggu (26/10/2025).
1. Sejumlah kebijakan harus terasa manfaatnya
Dari pertemuan ini banyak pengusaha yang menyampaikan langsung kendala di lapangan dari masalah tata ruang hingga izin yang belum rampung. Mendapat keluhan tersebut, Dedi pun langsung menelepon sejumlah pihak agar keluhan tersebut bisa diatasi.
Menurut Ning Wahyu, hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah semakin terbuka terhadap aspirasi dunia usaha. Ia juga mengapresiasi rencana reformasi birokrasi perizinan yang lebih efisien dan berkeadilan.
“Pak Gubernur mencontohkan, perusahaan berisiko rendah seperti pabrik yang menjahit baju tidak semestinya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah juga akan mengklasifikasikan risiko industri secara jelas agar perizinan bagi industri berisiko rendah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujarnya.
2. Harap upah minimum bisa dibuat fleksibel
Selain itu, Ning menyambut baik perihal kebijakan upah yang lebih fleksibel. Menurutnya, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa menjadi solusi untuk menciptakan kesetaraan antarwilayah, sementara penyesuaian upah bisa dilakukan lewat dialog antara pengusaha dan pekerja di tiap sektor.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang meluncurkan aplikasi rekrutmen digital “Nyari Gawe” untuk mempermudah masyarakat mencari pekerjaan sekaligus membantu perusahaan mendapatkan SDM berkualitas.
“Saya mengimbau seluruh perusahaan di Jabar, khususnya anggota Apindo, untuk mendukung dan memanfaatkan kemudahan yang ada di aplikasi ‘Nyari Gawe’ ini dengan mendaftarkan perusahaannya serta mengunggah lowongan pekerjaan yang tersedia,” kata Ning.
3. Perekonomian di Jabar masih baik
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III 2025 ditopang oleh realisasi investasi yang mencapai Rp77,1 triliun, menjadikannya provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional. Meskipun data pertumbuhan ekonomi spesifik kuartal III 2025 belum dirilis, kinerja positif pada kuartal sebelumnya (Q2 2025) menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan year-on-year (y-on-y) sebesar 5,23 persen.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Triwulan III tahun 2025 mencatat nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp77,1 triliun, atau sekitar 15,7 persen dari total nasional. Realisasi investasi itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan sampai 36,34 persen dari sebesar Rp56,57 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, menyebutkan bahwa capaian ini menunjukkan daya tarik Jawa Barat sebagai tujuan investasi masih sangat kuat, baik bagi penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA).
"Kepercayaan investor kepada Jawa Barat masih tinggi. Iklim usaha yang kondusif, dukungan infrastruktur, dan percepatan layanan perizinan terus menjadi faktor utama yang menjaga momentum positif ini," ujar Dedi Taufik, dikutip Sabtu (18/10/2025).
