Pengawasan Diperketat, 127 SPPG MBG di Kuningan Terancam Ditutup

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengatakan, program MBG di Kabupaten Kuningan termasuk salah satu yang memiliki nilai anggaran besar di sektor layanan sosial. Alokasi dana Rp355 miliar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi ratusan ribu penerima manfaat yang tersebar di 30 kecamatan.

Besarnya anggaran tersebut dinilai memiliki risiko tinggi apabila tidak disertai tata kelola yang ketat. Pemerintah daerah menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama, terutama karena dana MBG menyangkut layanan dasar bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

"Pengelola dapur MBG diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan yang telah digariskan oleh Badan Gizi Nasional. Ketidaksesuaian harga per porsi, manipulasi operasional, hingga kelalaian standar sanitasi menjadi indikator utama yang masuk radar pengawasan," ujar Dian, Selasa (23/12/2025).

Sebanyak 127 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan kini berada dalam status pengawasan aktif. Pemerintah daerah menegaskan bahwa jumlah tersebut bukan sekadar data administratif, melainkan unit layanan yang seluruhnya harus memenuhi standar operasional.

"Dari hasil evaluasi awal, masih ditemukan sejumlah tantangan, termasuk kesiapan fasilitas dapur di beberapa kecamatan. Dua wilayah, yakni Kecamatan Cilebak dan Kecamatan Hantara, tercatat belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur dapur," kata Dian.

Pemkab memastikan kondisi tersebut tidak menjadi celah pembiaran. Seluruh jajaran, mulai dari camat hingga kepala puskesmas, dilibatkan untuk memastikan dapur MBG beroperasi sesuai ketentuan dan siap melayani masyarakat.

Aspek kepatuhan regulasi menjadi faktor penentu keberlanjutan operasional dapur MBG. Setiap SPPG diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dian mengatakan, ketiga dokumen tersebut dinilai krusial untuk menjami keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kekurangan pada aspek tersebut tidak akan ditoleransi, mengingat program ini menyasar kelompok rentan.

"Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan secara berjenjang hingga rekomendasi penutupan permanen kepada Badan Gizi Nasional. Langkah ini ditempuh untuk menjaga integritas program dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran," kata Dian.

Selain aspek pengawasan, pemerintah daerah juga menyoroti peran strategis MBG dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Dapur-dapur MBG diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan, tetapi juga menjadi simpul ekonomi lokal.

Pemanfaatan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal menjadi salah satu indikator keberhasilan program. Dengan skema tersebut, MBG diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.