Pengamat Ekonomi Unpas Kritik Rencana Utang Pemprov Jabar Rp2 Triliun

02 Mar 2026, 14:16 WIB

Azzis Zulkhairil

Pengamat Ekonomi Unpas Kritik Rencana Utang Pemprov Jabar Rp2 Triliun

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Pengamat Ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi, mengkritik rencana Pemprov Jabar mengambil utang Rp2 triliun karena dinilai berpotensi menambah beban fiskal daerah dan tidak efisien.
Acuviarta menyarankan pemerintah provinsi menyusun ulang skala prioritas pembangunan serta memperbaiki kinerja BUMD daripada menutupi defisit dengan pinjaman baru.
Ia juga menyoroti turunnya target PAD akibat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan meminta evaluasi agar pendapatan daerah bisa kembali optimal tanpa bergantung pada utang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tahun 2025

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 tidak tercapai, dipengaruhi oleh kebijakan seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor.

2 Maret 2026

Pengamat Ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi, menyampaikan kritik terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil utang daerah Rp2 triliun dan menilai langkah itu akan menambah beban fiskal daerah.

kini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merencanakan pinjaman Rp2 triliun melalui Bank BJB untuk pembangunan infrastruktur di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan mengkritik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil utang daerah sebesar Rp2 triliun guna membiayai pembangunan infrastruktur dan menutup beban fiskal.
Who?
Acuviarta Kartabi, Pengamat Ekonomi Unpas, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Where?
Kritik disampaikan di Bandung, sementara rencana pengajuan pinjaman dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bank BJB Tbk.
When?
Pernyataan disampaikan pada Senin, 2 Maret 2026, terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan rencana pinjaman daerah tahun berjalan.
Why?
Acuviarta menilai utang tersebut berpotensi menambah beban fiskal daerah karena harus dibayar setiap tahun dan hasilnya dikhawatirkan tidak optimal seperti pengalaman dana PEN sebelumnya.
How?
Kritik disampaikan melalui wawancara telepon dengan penjelasan bahwa pemerintah sebaiknya menyusun ulang skala prioritas pembangunan serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebelum mengajukan pinjaman baru.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil utang daerah sebesar Rp2 triliun mendapat kritikan dari Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (UNPAS), Acuviarta Kartabi. Dia mengingatkan pengambilan utang ini berpotensi semakin menambah beban fiskal daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk menyusun kembali skala prioritas pembangunan, ketimbang harus mengajukan pinjaman modal. Meskipun saat ini dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pengurangan.

Acuviarta Kartabi mengatakan, pinjaman modal untuk pembagunan infrastruktur akan memberatkan daerah lantaran menjadi beban yang harus dibayar setiap tahun. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

"Ya saya tidak setuju ya, (karena) berdasarkan pengalaman ketika pinjaman dana PEN kan memberatkan juga dengan hasil yang tidak optimal, kan kita pernah mendapat dana PEN di mana per tahun kita harus bayar kurang lebih Rp400 miliar kalau tidak salah," ujar Acu saat dihubungi, Senin (2/3/2026).

1. Pertanyakan mengapa pendapatan turun

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Acu secara pribadi tidak setuju bila pemerintah provinsi mengajukan pinjaman modal untuk menutupi beban fiskal dan membangun infrastuktur. Apalagi, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat menyatakan lebih memilih melakukan efisiensi untuk melaksanakan pembangunan.

"Jadi saya tidak sependapat, kenapa? Pak Dedi Mulyadi berkali-kali mengatakan tidak apa-apa dana transfer ke daerah oleh pusat di potong yang Rp2,4 triliun itu ya dengan efisiensi. Jadi saya kira enggak bisa seperti seperti itu mengurus APBD," katanya.

Acuviarta kemudian turut menyoroti tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 guna menutupi beban belanja pemerintah provinsi.

Menurutnya, tidak tercapainya target PAD disebabkan karena beberapa kebijakan yang kurang tepat seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor.

"Gubernur harus me-review kenapa pendapatannya juga turun? Diskon pajak kendaraan bermotor tahun lalu efeknya ada tidak terhadap target PAD?" katanya.

2. Pemprov Jabar beda dengan pemerintah pusat

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di sisi lain, kinerja sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar belum maksimal, sehingga Acuviarta menyarankan agar pemerintah provinsi untuk dapat menyusun skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan daerah ketimbang mengajukan pinjaman.

Adapun pengajuan pinjaman Pemerintah Provinsi Jabar dilakukan terhadap Bank BUMD yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

"Bank bjb tolong dong itu dinaikin dulu kalau memang anggarannya defisit, dia harus menentukan skala prioritas, tidak bisa sesuai keinginan, semua dibelanjakan, istilahnya besar pasak dari pada tiang," kata Acuviarta.

"Jangan gayanya seperti pemerintah pusat kalau defisit kemudian pinjam utang. Kan utang kita bengkak sekarang. Jadi saya tidak sependapat, coba susun prioritas dari pada belanja-belanja yang bagus," katanya.

3. Disarankan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Ditambah, menurut Acu, utang yang diajukan oleh pemerintah akan tetap menjadi beban bagi masyarakat. Terlebih jika utang tersebut dicicil hingga masa pimpinannya berakhir dengan nilai pinjaman yang cukup besar.

"Optimalkan yang ada, karena utang akan memberatkan generasi yang akan datang. Jadi pertama, belanjanya terlalu besar kedua, tidak ada estimasi terkait pendapatan. Sudah mah dipotong oleh pemerintah pusat, target PAD-nya pun juga tidak tercapai," kata dia.