Pemprov Jabar Ikut Soroti Aplikasi SiPEPEK dari Pemkab Cirebon

12 Jul 2024, 17:05 WIB

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add as Preferred source

Pemprov Jabar Ikut Soroti Aplikasi SiPEPEK dari Pemkab Cirebon

SiPEPEK/ tangkapan layar video

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bakal melakukan kroscek ihwal pemberian nama aplikasi ‘SiPEPEK’ milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang belakangan menjadi perbincangan. Musabanya, nama tersebut dinilai nyeleneh dan mengandung makna konotasi yang negatif, termasuk di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengaku akan melakukan kroscek, agar tidak menimbulkan keresehan di masyarakat. Terlebih Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar pemerintah daerah jangan terlalu banyak membuat aplikasi dan memanfaatkan platform yang ada.

"Saya akan cek ricek kembali karena ada kepantasan dan kepatutan. Yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai komitmen Pak Gubernur tidak ada nambah aplikasi tapi lebih memanfaatkan, meng-custom aplikasi yang ada,” kata Herman, Jumat (12/7/2024).

1. Ada nama-nama aplikasi yang dianggap kurang bagus

ilustrasi aplikasi online (unsplash.com/Nik)

Selain aplikasi ‘SiPEPEK’, ada dua kota/kabupaten lain yang menjadi sorotan dan viral di media sosial. Adapun ‘SiPepek’ adalah akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Pemkab Cirebon. Penamaan aplikasi ini dinilai mengandung arti negatif karena merupakan alat kelamin perempuan pada sejumlah bahasa daerah di Indonesia.

Kemudian, aplikasi ‘SiPedo’ milik Pemkab Sumedang yang merupakan akronim dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online. Di mana ‘Pedo’ dalam sunda merupakan pernyataan enak terhadap makanan atau masakan. Terakhir, ada aplikasi ‘SiCantik’ buatan Pemkab Bogor yang berakronim dari Sistem Kehadiran Kinerja.

2. Minta daerah tak terlalu banyak buat aplikasi

Istimewa/ aplikasi SiPEPEK Pemkab Cirebon

Dia pun mengimbau agar pemerintah daerah termasuk kabupaten/kota tidak membuat banyak aplikasi. Selain untuk efiensi anggaran, juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah.

Herman mengatakan, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin juga sepakat untuk mengerem pembuatan aplikasi.

“Kalau ada hal yang kurang tepat terkait penamaan, nanti kami akan evaluasi. Harus cek ricek kami ingatkan,” tutur dia.

3. Pemkab Cirebon akan evaluasi penamaan aplikasi

Istimewa/ aplikasi SiPEPEK

Penggunaan istilah SiPEPEK untuk aplikasi yang dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon terus memunculkan pro-kontra. Di media sosial (medsos) banyak warganet mengkritisi penamaan aplikasi dari program penanganan kemiskinan dan jaminan kesehatan Pemkab Cirebon tersebut.

Menanggapi banyaknya kritik dari warganet, pemerintah setempat berencana untuk mengkaji ulang penamaan tersebut.

"Minggu lalu memang sudah diinstruksikan untuk dilakukan pembahasan. Menanggapi soal ramainya penamaan aplikasi itu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmy Rivai.