Pemkot Bandung Targetkan 435.416 KK Terdata Program Perlinsos

Iskandar mengatakan sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga di Kota Bandung. Karena itu, target pendataan tidak hanya diarahkan kepada kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan tertentu.

"Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung," kata Iskandar saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial dan Implementasi IKD secara daring dari Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9/2026).

Pelaksanaan program tersebut berlangsung pada September hingga Desember 2026. Dengan waktu yang terbatas dan target yang besar, Iskandar meminta adanya pembagian peran yang jelas serta pemantauan capaian secara berkala. Ia menegaskan target 435.416 KK bukan menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja.

Iskandar mengatakan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tetap memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis, koordinasi, dan pendampingan. Namun, kedua dinas tersebut tidak bekerja sendiri. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur kewilayahan diminta ikut mendukung pencapaian target.

"Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan," tuturnya.

Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berperan sebagai koordinator wilayah juga diminta memastikan koordinasi lintas OPD berjalan baik. Mereka sekaligus diminta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, kepala OPD yang berperan sebagai Liaison Officer (LO) diminta aktif menggerakkan jajaran di instansinya, memobilisasi dukungan, hingga berkoordinasi dengan koordinator lapangan (korlap) di wilayah.

"Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung," katanya.

Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah yang berperan sebagai korlap diminta mengendalikan pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Mereka juga diminta memetakan dan menggerakkan potensi yang tersedia, mulai dari RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial, hingga unsur masyarakat lainnya.

Menurut Iskandar, agen menjadi ujung tombak pelaksanaan Perlinsos karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Agen diharapkan memberikan informasi, membantu proses yang diperlukan, serta memastikan masyarakat sasaran mendapatkan pelayanan. Adapun rasio pendataan yang digunakan sekitar satu agen untuk 170 KK.

"Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi," ujarnya.

Iskandar pun meminta seluruh pihak memanfaatkan waktu hingga Desember untuk mengejar target tersebut dengan memperkuat koordinasi dan mobilisasi agen.

"Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan," pungkasnya.