Pemkab Bandung Barat Hitung Kebutuhan Anggaran untuk Pelaksanaan PSBB
Bandung, IDN Times - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menyiapkan berbagai kelangkapan saat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bandung Raya, Rabu (22/4) nanti.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan, Pemda KBB masih menghitung anggaran yang dibutuhkan tatkala PSBB dilaksanakan. Untuk sementara, total realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) KBB untuk penanganan COVID-19 Rp132 miliar, ditambah anggaran dari Dinas Kesehatan sebesar 34 miliar.
"Jadi total anggaran yang disiapkan sekitar Rp166 miliar," ujar Asep, Jumat (17/4) sore.
1. Anggaran ini masih bisa berubah
Asep menuturkan, jumlah anggaran tersebut diprediksi masih akan berubah. Ini karena beberapa data, seperti jumlah penerima bantuan, dan kepastian jumlah kecamatan yang bakal PSBB, belum ditetapkan.
"Kemarin kita sudah sediakan 132 miliar. Tapi angka itu nanti kita akan evaluasi lagi seiring bertambahnya kecamatan PSBB dan hasil singkronisasi data PPDB dari Bappeda," kata dia.
2. Untuk penerima bantuan diperkirakan ada 140 ribu KK
Pemda Bandung Barat sejauh ini telah mengestimasi penerima bantuan di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berjumlah 140 ribu kepala keluarga (KK). Sedangkan, jumlah kecamatan yang menerapkan PSBB akan bertambah menjadi tujuh Kecamatan, yaitu Cisarua, Lembang, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Ngamprah, dan Parongpong.
"Kalau kita berkutat mengurusi data tidak akan selesai-selesai padahal kita butuh kepastian anggaran dan harus segera dilaporkan perubahan APBD-nya," jelasnya.
3. Pengakurasian data warga berhak mendapat bantuan tengah dilakukan
Sementara itu, Kepala Bappeda KBB Asep Wahyu memastikan, jumlah penerima bantuan di luar DTKS akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini. Pihaknya, saat ini akan melakukan konsolidasi data dengan pihak kecamatan dan desa.
"Hari ini kita akan melakukan finalisasi data dengan para camat melalui teleconference. Kita akan sinkronkan penerima bantuan dari DTKS dan non-DTKS, termasuk mana yang menjadi sasaran bantuan pemerintah desa (pemdes)," kata dia.
Wahyu menjelaskan, sinkronisasi data penting. Bukan saja untuk mengetahui jumlah penerima bantuan, tapi juga untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan. Pasalnya, ada berbagai jenis bantuan yang disalurkan Pemerintah pusat hingga Pemerintah Desa.
"Ada beragam pintu bantuan. Kemudian dari segi bentuk, ada yang dalam bentuk bantuan tunai, ada yang dalam bentuk non tunai. Maka data perlu disinkronkan dengan para Camat dan Kades. Tapi kita yakin besok datanya sudah dikunci," kata dia
