Pemerintah Soroti Rantai Pasok Daging untuk Program MBG di Cirebon

12 Nov 2026, 12:49 WIBKota Cirebon3 min read

Hakim Baihaqi

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi pasar tradisional (Dok. RPH Surabaya)

Intinya Sih

DKP3 Kota Cirebon mengimbau SPPG MBG memakai daging dari RPH bersertifikat NKV untuk memenuhi standar higiene, sanitasi, dan pengawasan kesehatan produk hewan.
Pengelola SPPG diminta memastikan asal pemasok serta menjaga rantai dingin selama distribusi daging, termasuk pengendalian suhu dan penggunaan es saat pengangkutan.
Saat bahan tiba di dapur, SPPG harus memeriksa seluruh kiriman; daging yang tidak memenuhi syarat wajib dikembalikan seluruhnya kepada pemasok untuk diganti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Cirebon, IDN Times - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon, Jawa Barat diimbau menggunakan daging yang berasal dari rumah potong hewan (RPH) yang telah memiliki nomor kontrol veteriner (NKV).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kualitas pangan asal hewan sebelum diolah menjadi makanan bagi penerima manfaat MBG.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan, sertifikat NKV menjadi salah satu indikator pemenuhan persyaratan higiene, sanitasi, serta pengawasan kesehatan produk hewan.

Menurutnya, pengelola SPPG perlu memperhatikan asal bahan pangan sejak proses pembelian hingga produk diterima di dapur.

“Kalau membeli pangan segar asal hewan, baik daging ayam maupun sapi, seharusnya dari tempat yang sudah memiliki,” kata Elmi, Kamis (12/11/2026).

1. RPH bersertifikat jadi acuan

Suasana penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Senin (17/6/2024). (IDN Times/Khusnul Hasana)

Elmi menjelaskan, bahan pangan asal hewan yang digunakan dalam penyediaan makanan MBG harus memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal.

Karena itu, pemilihan pemasok tidak cukup hanya didasarkan pada ketersediaan maupun kemudahan memperoleh bahan baku. Pengelola SPPG juga perlu memastikan tempat pemotongan dan sumber produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

DKP3 mencatat, saat ini terdapat satu rumah potong unggas di Kota Cirebon yang telah mengantongi sertifikat NKV. Fasilitas tersebut dapat menjadi salah satu alternatif pemasok daging untuk kebutuhan dapur SPPG.

Menurut Elmi, kepastian sumber bahan baku menjadi bagian penting dalam menjaga mutu produk hewan yang nantinya diolah menjadi makanan.

2. Distribusi harus menjaga suhu

Direktur Utama (Dirut) PD RPH Surya, Fajar Arifianto Isnugroho saat berada di RPH Surya. (IDN Times/Khusnul Hasana)

Selain memastikan legalitas dan standar tempat pemotongan, DKP3 juga mengingatkan pengelola SPPG agar memperhatikan proses distribusi daging dari pemasok menuju dapur.

Salah satu aspek yang harus dijaga ialah rantai dingin atau cold chain. Penanganan tersebut diperlukan agar suhu produk tetap terpelihara selama pengangkutan.

Elmi mengatakan, daging segar membutuhkan pengendalian suhu yang sesuai sejak meninggalkan tempat pemotongan hingga diterima oleh pengelola dapur.

Penggunaan es selama perjalanan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu mempertahankan kondisi produk.

“Produk hewan segar itu harus dijaga suhunya, termasuk saat pengiriman, supaya kualitasnya tetap terpelihara,” ujarnya.

3. Daging tidak layak harus dikembalikan

Penjual daging sapi di Pegirian Surabaya. (Dok. RPH Surabaya)

Pengawasan berikutnya dilakukan ketika bahan pangan tiba di lokasi SPPG. DKP3 meminta pengelola memeriksa seluruh produk yang dikirim pemasok sebelum digunakan sebagai bahan baku makanan.

Apabila ditemukan daging yang tidak memenuhi persyaratan, pengelola diminta mengembalikan seluruh kiriman kepada pemasok untuk diganti dengan produk baru.

Elmi menegaskan, pengelola tidak disarankan hanya memisahkan bagian yang dinilai rusak, sementara bagian lainnya tetap digunakan.

“Kalau ada yang tidak bagus, sebaiknya dikembalikan semua dan diganti dengan yang baru, jangan hanya dipilih bagian yang rusak,” kata dia.