Milad ke-24 PKS, Farhan Dapat Kado Soal Sampah, UMKM, hingga Sembako

Ketua DPD PKS Kota Bandung Agus Andi Setyawan mengatakan, Milad ke-24 PKS sengaja dijadikan momentum untuk memberi kontribusi nyata bagi Kota Bandung. Menurutnya, ulang tahun partai tak seharusnya berhenti pada seremoni, tapi juga menjadi ruang untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Milad ini bukan hanya perayaan, tapi momentum kontribusi. Kami ingin menghadirkan kado terbaik untuk Kota Bandung, bukan sekadar ucapan, tapi gagasan dan masukan yang bisa menjadi bahan perbaikan,” ujar Agus.

Ia menegaskan, PKS ingin hadir bukan hanya sebagai partai politik, tetapi juga mitra yang ikut memikirkan solusi pembangunan kota. Menurutnya, pembangunan Bandung tak cukup hanya bicara proyek fisik, tetapi juga harus menyentuh persoalan sosial yang dirasakan warga setiap hari.

“Selain dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, kita ingin menghadirkan kebahagiaan ketiga, yaitu kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kebersamaan dan pembangunan Kota Bandung,” katanya.

Agus menambahkan, PKS siap mendukung jalannya RPJMD Kota Bandung secara kolaboratif. Namun, dukungan itu akan tetap dibarengi kritik konstruktif agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada data dan kebutuhan publik.

“Kami siap mendukung jalannya RPJMD dengan sikap kolaboratif, sekaligus menghadirkan kritik yang konstruktif. Tujuannya jelas, untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui kebijakan yang kuat dan berbasis data,” ujarnya.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bandung Susanto Triyogo Adiputro mengatakan, “kado” yang diberikan PKS kepada Farhan berisi persoalan paling nyata yang dirasakan warga. Tiga isu utama yang disorot adalah sampah, penguatan UMKM, dan stabilitas harga sembako.

Menurut Susanto, persoalan sampah masih menjadi masalah paling menonjol di Kota Bandung dan harus ditangani secara lebih sistematis. Ia menilai isu ini tak bisa lagi dilihat sekadar sebagai urusan teknis pengangkutan, tetapi persoalan tata kelola dan perilaku masyarakat.

“Permasalahan sampah di Kota Bandung bukan hanya soal teknis pengangkutan, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat, penguatan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir, serta pemanfaatan teknologi,” ujar Susanto.

Ia mengungkapkan, berdasarkan persepsi publik, persoalan sampah masih menjadi isu paling melekat di benak warga saat bicara soal Bandung. Setelah itu, isu yang paling sering dikeluhkan warga adalah kemacetan, pengangguran, dan harga sembako.

“Top of mind yang berkaitan dengan permasalahan Kota Bandung adalah sampah 87 persen, kedua kemacetan, ketiga pengangguran dan sembako,” katanya.

Selain sampah, PKS juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM sebagai penyangga ekonomi warga. Menurut Susanto, di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, sektor UMKM menjadi salah satu bantalan utama ekonomi masyarakat.

“Kita perlu membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut forum tersebut sebagai ruang dialog penting bagi pemerintah kota. Menurutnya, “kado” berupa kritik dan masukan seperti ini justru dibutuhkan agar pemerintah bisa membaca persoalan warga secara lebih utuh.

“Forum seperti ini penting, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masukan seperti ini menjadi bagian penting untuk melihat persoalan kota secara lebih jernih dan menyeluruh,” ujar Farhan.

Dalam paparannya, Farhan menyoroti tantangan pemerintah daerah hari ini tak hanya datang dari persoalan internal kota, tetapi juga dari tekanan global yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menyebut kondisi ekonomi dunia saat ini penuh ketidakpastian.

“Kata kunci ekonomi global hari ini adalah volatility. Tidak ada yang pasti, dan itu dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, termasuk bangkitnya negara-negara middle power yang tidak lagi bergantung pada kekuatan besar,” ungkap Farhan.

Menurut Farhan, dampak gejolak global paling cepat terasa pada komoditas strategis yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Karena itu, pemerintah harus sigap menjaga stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok.

“Kalau pemerintah gagal menjaga harga dan distribusi BBM, minyak goreng, dan beras, maka dampaknya akan langsung terasa, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dan bisa memicu gejolak sosial yang lebih luas,” tegasnya.

Farhan juga menegaskan dirinya memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, respons cepat hanya bisa dilakukan jika pemerintah melihat persoalan secara langsung.

“Setiap Minggu subuh saya turun ke lapangan, memastikan kondisi kota dan merespons langsung persoalan. Ketika ada laporan harga minyak goreng naik, saya langsung cek ke pasar dan koordinasi dengan Bulog,” ujarnya.

Bagi Farhan, “kado” dari PKS bukan sekadar simbol politik. Catatan soal sampah, UMKM, dan sembako justru menjadi masukan penting yang bisa dipakai pemerintah untuk membenahi Bandung dengan lebih terarah. Dalam kesempatan ini, Farhan juga menerima kado 5 buku Rumah Perjuangan PKS.