Mau Jadi Pegawai Penuh Waktu, 3.477 PPPK Cirebon Harus Antre Tujuh Tahun

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, Iwan, menjelaskan pemerintah daerah memiliki keinginan untuk meningkatkan status seluruh PPPK paruh waktu.  Namun, keterbatasan pembiayaan membuat pelaksanaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.

Jika hanya mengandalkan formasi yang muncul akibat pegawai pensiun, jumlah 3.477 orang yang harus diangkat tidak sebanding dengan ketersediaan formasi setiap tahunnya.

"Pada prinsipnya Kabupaten Cirebon sangat berkomitmen untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, mengenai berapa lama prosesnya, tentu bergantung pada kemampuan keuangan daerah," ujar Iwan, Selasa (10/11/2026).

BKPSDM kini menaruh perhatian pada rencana pemerintah pusat mengenai pengalihan jabatan fungsional guru yang informasinya akan diberlakukan mulai 1 Januari 2027.

Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 6.500 jabatan fungsional guru. Apabila perubahan status beserta skema pembiayaannya dapat direalisasikan, kebijakan tersebut diharapkan mengubah ruang pembiayaan pemerintah daerah.

Iwan menyebutkan, peluang tersebut berpotensi memangkas waktu pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi sekitar satu hingga dua tahun. Estimasi itu jauh lebih singkat dibandingkan perhitungan tujuh tahun dengan skema yang hanya mengandalkan formasi pensiun.

Kendati demikian, BKPSDM belum dapat memastikan dampak kebijakan tersebut sebelum pemerintah pusat menerbitkan ketentuan resmi.

"Informasinya memang sudah ada, termasuk yang disampaikan pemerintah melalui konferensi pers. Namun, kami masih menunggu regulasi turun. Kalau memang ketentuannya benar-benar berlaku mulai 1 Januari 2027, insya Allah kami bisa segera menindaklanjutinya," katanya.

Di tengah upaya menyelesaikan persoalan status pegawai, Pemkab Cirebon memilih tidak membuka penerimaan aparatur baru sepanjang 2026. Pengadaan melalui jalur honorer, calon pegawai negeri sipil (CPNS), maupun PPPK tidak dilakukan pada tahun ini.

Pemerintah daerah memprioritaskan keberlanjutan masa kerja pegawai yang sudah ada, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Adapun kemungkinan pembukaan seleksi CPNS pada 2027 masih dalam tahap pembahasan. "Keputusan mengenai kebutuhan formasi akan ditentukan melalui Panitia Seleksi Daerah (Panselda), dengan memperhitungkan kebutuhan organisasi pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah," tutup Iwan.