Maju Pilkada, Pj Kepala Daerah di Jabar Dilarang Manfaatkan Jabatan

Bey mengungkapkan, para Pj kepala daerah itu juga jangan sampai banyak melakukan pertemuan politik di lingkungan atau aset pemerintahan. Dia menegaskan hal itu jangan sampai dilakukan.

"Janganlah sampai menggunakan fasilitas negara untuk pertemuan kepentingan pribadi, nah itu politik kan kepentingan pribadi," katanya.

Kemudian, untuk soal aturan, Bey mengatakan, Pj Bupati dan Wali Kota harus berhenti ketika dari jabatannya dan status ASN-nya setelah diumumkan oleh KPU menjadi calon kepala daerah.

"Tapi kan sejak dia memutuskan akan maju (Pilkada) harus profesional, tanpa pandang bulu. Harus ada etika yang di pegang, hari ini sudah tau akan maju jadi mereka harus komit," jelasnya.

Selain itu, Bey meminta agar para Pj kepala daerah tetap memegang teguh aturan ASN selama belum ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU. Dia mendorong agar semua elemen masyarakat dilayani dengan baik tanpa berat memikirkan dukungan untuk Pilkada.

"Aturan memang sampai ditetapkan KPU tapi sekali lagi saya minta etika harus dijaga harus menjalankan tugas dengan baik. Masyarakat yang utama," kata dia.

Sebagai informasi, saat ini ada beberapa nama Pj kepala daerah di Jawa Barat yang akan mencalonkan diri untuk Pilkda 2024. Selain itu ada juga ASN dengan jabatan seperti Sekda yang hendak maju menjadi kepala daerah definitif.

Salah satunya yaitu Sekda Majalengka Eman Suherman. Dia sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Majalengka melalui PPP. Kemudian, ada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif yang digadang-gadang akan ikut meramaikan Pilkda Bandung Barat.