KPU KBB Koreksi Perolehan Suara Empat Caleg DPR RI, Ini Sebabnya

Sebelumnya, Bawaslu KBB memutuskan lima Panitia Pemilihan (PPK) yakni Cisarua, Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah dan Cipeundeuy melanggar administrasi terkait laporan dugaan pergeseran suara dari partai politik ke salah satu caleg DPR RI.

Dalam surat Putusan Sidang Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024, KPU KBB diperintahkan untuk melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil) Jabar II.

Rifqi membeberkan, berdasarkan hasil  pengecekan data ulang tersebut ada beberapa yang terkoreksi dan semuanya sudah terkoreksi dari suara partai hingga suara caleg juga sama terkoreksi. Ia juga melakukan penyandingan D hasil kecamatan dan C hasil juga dilakukan secara terbuka dengan disaksikan Bawaslu KBB dan para saksi.

"Jadi memang yang terkoreksi itu bukan hanya dari satu caleg saja. Tapi, ada beberapa caleg dan setelah kami amati, jadi itu murni salah input atau human error," tuturnya.

Rifqi menjelaskan, setelah selesai melakukan sanding data dan sudah ditetapkan hasil akhirnya, hasil pleno ulang ini akan disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ia enggan menyebutkan jumlah perbedaan suara yang ditemukan selama pleno.

"Namun, untuk jumlahnya sendiri saya belum melihat secara terperinci, karena memang yang terkoreksi itu bukan hanya satu caleg saja," ucap dia.

Disinggung terkait pemberian sanksi untuk lima PPK yang diputuskan bersalah melakukan pelanggaran administrasi, lanjut Rifqi, pihaknya sudah menindaklanjuti putusan Bawaslu KBB. Rifqi mengatakan, mereka tidak akan memberikan sanksi tambahan.

"Sebetulnya, dinyatakan bersalah melanggar administrasi itu merupakan bagian daripada sanksi yang mereka terima. Sanksi tersebut mereka terima dan ketika KPU harus perbaikan data, pengecekan data dan penghitungan ulang ya kami laksanakan," kata dia.