Komisi VI DPR Minta Kementerian Koperasi-UKM Sosialisasikan Program Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dengan Masif

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, merupakan mandat atau amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan secara khusus implementasi tentang perlindungan hukum ini secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta turunannya.

Karena itu, ”Kami meminta agar Kementerian Koperasi-UKM lebih gigih, lebih gencar dan lebih masif serta memberikan perhatian yang ekstra dalam menyosialisasikan program perlindungan hukum ini. Sehingga program perlindungan hukum ini semakin luas jangkauannya, semakin tinggi intensitasnya, dan tentu saja semakin banyak warga pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan manfaatnya,” lanjut Tommy.

Dia menyebutkan, selama ini, program ini hanya sayup-sayup terdengar, sehingga tidak banyak pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini. Padahal, program perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini sangat penting.

"Kita menyadari, selama ini pelaku usaha pada tingkat mikro dan kecil nyaris tidak memiliki akses perlindungan hukum ketika mereka terbelit masalah hukum terkait kegiatan usahanya,” kata dia.

Tommy Kurniawan pun mengutip Pasal 48 Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2021 ini, yang dengan tegas menyatakan, Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

”Dan secara tegas pula dinyatakan, para pelaku usaha mikro dan kecil tidak dipungut biaya untuk jasa pelayanan bantuan dan pendampingan hukum ini,” lanjut Tommy.

Digambarkannya, saat ini disamping banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang terus bertambah, tetapi di sisi lain tidak sedikit yang dililit masalah. ”Nyaris tidak ada yang menyentuh dan memberikan pertolongan kepada pelaku usaha lapis bawah ini. Maka dengan program bantuan dan perlindungan hukum yang dilaksanakan Kemenkop-UKM melalui Deputi Usaha Mikro ini, mestinya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya warga. Karena itu, mestinya warga yang bermasalah berbondong-bondong datang ke pos-pos pelayanan hukum yang diselenggarakan Kemenkop-UKM,” ujar dia.

Sebagaimana disebutkan di dalam Program Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini cakupannya cukup luas. Diantaranya mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, mediasi, negosiasi, investigasi perkara, pendampingan diluar pengadilan dan juga pendampingan di dalam pengadilan atau secara non litigasi dan secara litigasi.

Saat ini, sering diberitakan oleh media, para pelaku usaha mikro dan kecil diperkarakan baik secara pidana maupun perdata oleh pihak lain. Karena itu, sekali lagi, ”Komisi VI sangat mendukung program Kemenkop-UKM ini dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum ini, Tolong Pak Menteri beri perhatian khusus dan jangan dibatasi pemanfaatannya dan dapat disosialisasikan lebih luas lagi. Karena memang para pelaku usaha mikro dan kecil inilah lapis paling rentan terhadap permasalahan hukum dalam mencari keadilan. Untuk itu, Komisi VI meminta agar Kementerian Koperasi-UKM lebih agresif dan lebih masif dalam menyosialisasikan program ini. Jangan sampai program yang sangat dibutuhkan, program yang sangat vital ini, tetapi sosialisasinya sayup-sayup saja. Akibatnya minim pemanfaatannya,” tegas Tommy Kurniawan.