Kekurangan APD, Sejumlah Klinik Lakukan Konsultasi Secara Online

07 Apr 2020, 13:05 WIB

Ilustrasi tenaga medis dengan APD Lengkap. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bandung, IDN Times - Sejumlah klinik kesehatan di Kota Bandung menerapkan sistem telemedicine kepada pasien sebelum datang untuk berobat. Hal ini terpaksa dilakukan karena pelayanan kesehatan di tingkat pertama mulai kekurangan Alat Pelindung Diri (APD).

Selain itu, sistem yang diperbolehkan BPJS Kesehatan ini juga dinilai baik untuk menghindari terjadinya infeksi virus corona.

AR, Manajer salah satu klinik kesehatan yang menjadi fasilitas kesehatan tingkat I menuturkan, sulitnya mendapat APD memang bukan hanya dirasakan rumah sakit besar saja. Klinik dan puskesmas pun sekarang kondisinya sama.

Pada saat situasi seperti ini APD harus digunakan oleh tenaga medis saat memeriksa pasien dengan keluhan apapun termasuk mereka yang batuk dan flu.

"Karena kurang APD jadi kita coba terapkan sistem telemedicine. Pasien bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum datang ke klinik," ujar AR ketika dihubungi IDN Times, Selasa (7/4).

1. Cara ini dilakukan sesuai imbauan dari BPJS Kesehatan

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rahmad)

AR menuturkan, sistem telemedicine sebenarnya tidak diperbolehkan dalam undang-undang (UU) kesehatan. Namun, saat ini BPJS Kesehatan telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan khususnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem antrean secara daring atau melakukan pengaturan antrean pelayanan (bagi yang belum melaksanakan sistem antrean daring) termasuk untuk pelayanan gigi di FKTP, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di FKTP.

"BPJS meminta kita memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk konsultasi. Jadi ini juga membantu untuk physical distancing atau jaga jarak," ujarnya.

Karena memang seharusnya tidak diperbolehkan, maka cara telemedicine seperti ini jangan dilakukan secara terus menerus. Artinya sistem ini dijalankan karena keadaan sekarang kurang memungkinkan untuk pasien bertumpuk di klinik kesehatan.

2. Pasien bisa datang ke klinik sesuai jadwal yang ditentukan

Ilustrasi pegawai puskesmas. (Dokumen)

Dengan sistem telemedicine, lanjut AR, maka pasien bisa melakukan kontak lewat panggilan video. Kemudian akan dilakukan diagnosa awal untuk mengetahui kondisi pasien.

Setelah itu, pasien akan diberikan jadwal lebih tepat ketika berkunjung ke klinik. Dengan demikian, diharap jumlah pasien yang antrean di klinik tidak menumpuk.

"Untuk mereka yang biasa datang ke klinik dihimbau setiap pasien yang ingin berobat untuk menghubungi dulu via WA. Kemudian nanti di tanya keluhan utamanya apa, jadi itu bisa mempersingkat pemeriksaan pasien," ujarnya.

3. Menghindari infeksi silang dari virus yang diidap pasien

Instagram.com/coronaviruss

AR mengatakan, setelah beberapa hari dilakukan sistem ini sudah diikuti sekitar 30 pasien. Berdasarkan penuturan mereka cara ini cukup efektif terutama untuk menghindari insfeksi silang dari virus yang diidap pasien. Karena kita tidak tahu apakah dari salah satu pasien yang datang ke klinik terinfeksi virus COVID-19 atau tidak

"Animonya baik karena pasien jadi tidak was-was saat akan datang ke klinik," kata dia.

Dia pun berharap pemerintah bisa segera memberikan bantuan APD tidak hanya ke rumah sakit besar ataupun yang jadi rujukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sebab Puskesmas dan Klinik kesehatan pun membutuhkan alat ini guna meminimalisir penyebaran virus.

4. IDI Jabar sebut konsep telemedicine tak jadi soal dilakukan saat ini

Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sementara itu, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat Eka Mulyana dengan minimnya APD di fasilitas kesehatan memang tidak menutup kemungkinan para tenaga medis melakukan telemedicine. Meski demikian, cara ini tetap harus memperhatikan kerahasiaan data pasien tersebut.

Karena sekarang kondisinya sedang memprihatikan dalam masalah kebutuhan APD untuk tenaga medis, maka telemedicine menjadi hal lumrah dilakukan puskemas atau klinik kesehatan.

"Ini untuk kepentingan yang lebih besar karena sekarang sedang wabah. Jangan sampai makin menyebar. Itu pertimbangan khusus," papar Eka.

5. Pemenuhan APD wajib dilakukan di semua tingkatan

Ilustrasi perawat. IDN Times/Candra Irawan

Di sisi lain, IDI Jabar pun selama ini telah berharap agar seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Jabar bisa dipenuhi APD-nya. Mulai dari rumah sakit hingga sampai Puskesmas seharusnya bisa memiliki APD untuk jangka waktu lama selama pandemi COVID-19.

"Sebetulnya ini yang ingin kami sampaikan. Kepentingan besar pemerintah sekarang salah satunya untuk meminimalisir penyebaran virus dengan melengkapi APD untuk tenaga medis," kata dia.