Kebijakan WFH ASN Sukabumi Setiap Jumat, Eselon II Tetap Ngantor

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan, meskipun WFH diberlakukan, pejabat struktural tertentu tetap diwajibkan hadir di kantor untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

“WFH kita ikuti pusat. Untuk WFH kita ambil hari Jumat, tidak libur tapi kerja di rumah. Namun untuk Eselon II dan sebagian Eselon III tetap bekerja di kantor. Saya, wali kota, beserta Eselon II semua itu harus ada di kantor, kecuali yang lainnya itu WFH,” ujarnya usai menghadiri acara Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112, Rabu (1/4/2026).

Kebijakan WFH juga tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini dinilai membutuhkan kehadiran langsung karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

“Kalau pendidikan tidak bisa ya. Masa pendidikan WFH, gurunya tidak boleh. Kesehatan juga sama, karena melayani masyarakat itu tidak boleh (WFH),” katanya.

Selain kebijakan WFH, Pemkot Sukabumi juga berencana merombak sistem kepegawaian di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk di RSUD Syamsudin SH dan RS Al-Mulk.

Ke depan, pengelolaan BLUD akan mengacu pada sistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tidak ada lagi ASN yang bekerja di unit tersebut.

“Kesehatan kita ini, BLUD kita nantinya akan mengacu kepada BUMN. Tidak ada pegawai negeri yang kerja di BLUD,” jelasnya.

Saat ini, sekitar 400 hingga 500 ASN masih bekerja di BLUD. Jumlah tersebut akan dikurangi secara bertahap sebagai upaya menekan belanja pegawai.

“Nanti kita stop. Sehingga untuk menurunkan belanja pegawai, maka pegawai BLUD ini menjadi karyawan tetap atau pekerja tetap atas nama BLUD yang kesejahteraannya bahkan bisa lebih dari pegawai negeri,” pungkasnya.