Kebijakan PSBB Proporsional Bandung Belum Jelas, Humas: "Bapak Capek!"

Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan COVID-19 Ema Sumarna menyebutkan, dalam penerapan PSBB Proporsional, Pemkot Bandung bakal memberikan kewenangan kepada kewilayahan di tingkat RT/RW, kelurahan hingga kecamatan untuk mengusulkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).

Usulan PPKM ini sudah diletakkan di meja Wali Kota Bandung, Oded M. Danial sejak Senin kemarin. 

"Kami sudah melakukan ratas dengan SKPD, usulan sudah diserahkan dan ini tinggal menunggu keputusan pak wali kota," ujar Ema, Senin (8/2/2021).

Kebijakan penanganan COVID-19 di Kota Bandung berada ditangan Wali Kota Oded M Danial. Keputusannya untuk menyetujui usulan dari Satgas COVID-19 akan menjadi jalan dalam upaya penanggulangan virus corona di Kota Bandung.

Namun, sayangnya, informasi yang seharusnya segera disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung ini tidak kunjung terealisasi. Sejumlah awak media yang menunggu di rumah dinas wali kota batal untuk mewawancarai Oded M Danial. Padahal, sebelumnya tim humas Pemkot Bandung sudah memberikan janji dan waktu untuk bisa mewawancarai Oded usai kegiatan yang berlangsung di Pendopo.

Bahkan, salah satu tim fotografer Oded sudah mengajak sejumlah media untuk bersiap-siap untuk mewawancara. Namun, secara tiba-tiba datang salah seorang staf wali kota, Fauzan memberikan informasi jika Wali Kota Bandung Oded M Danial enggan diwawancara dengan alasan capek. 

"Bapaknya capek, maaf ya," ujar Fauzan, staf wali kota di Pendopo, Selasa (9/2/2021).

Meski belum ada keputusan secara pasti. Ema sebelumnya sudah memberikan beberapa penjelasan bahwa Pemkot Bandung sudah mendapatkan surat edaran dari Kemendagri nomor 3 tahun 2021 soal karantina wilayah tingkat kelurahan. Disamping itu, Ema menyebutkan bahwa surat edaran dari Provinsi Jabar juga keluar dengan usulan daerah melanjutkan PSBB proporsional.

"Keputusan Gubernur Jabar tahun 2021 per hari ini juga keluar yang intinya gubernur perpanjangan PSBB proporsional dan kita ada di dua kutub itu dan kita mengakomodasi Inmendagri dan keputusan pak gubernur," tuturnya.

Berdasarkan data covid.bandung, total kasus positif virus corona mencapai 10.157 orang per Senin(8/2/2021). Terus bertambahnya angka kasus virus corona ini dinilai akibat semakin tidak jelasnya penanganan virus corona di Kota Bandung.

Dari langkah yang tidak jelas itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan menilai, masyarakat Kota Bandung pun terkesan cuek dengan kebijakan apapun yang diterapkan Pemkot Bandung.

"Sampai sekarang masyarakat bukan hanya bingung tetapi banyak yang sudah cuek, istilah sudah bingung, implementasi seperti apa, pengawasan lemah, penegakan hukum lemah," ujar Cecep saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).

Cecep mengatakan, kebingungan masyarakat Kota Bandung sampai saat ini tidak hanya dirasakan karena aturan baru belum keluar. Banyaknya istilah yang diterapkan pemerintah pun banyak belum dipahami masyarakat.

"Pemkot Bandung mau bagaimana masyarakat coba tanya saja, istilah juga banyak belum paham kebijakan juga kan ini belum tahu," ungkap Cecep.

Tidak hanya itu, kata Cecep, peraturan penanggulangan COVID-19 yang tidak memberikan dampak terhadap penurunan angka kasus membuat sebagian masyarakat merasa cuek.