KDKMP Bikin Warga Dayeuhkolot Mudah Beli Token hingga Beras

Salah satu warga Desa Cangkuang Wetan, Kunaeri, mengatakan bahwa keberadaan KDKMP membuat dirinya lebih mudah mendapatkan sejumlah kebutuhan rumah tangga. Untuk token listrik, misalnya, sebelumnya ia biasa membeli melalui toko pulsa atau menggunakan layanan pembayaran digital. Kini, kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui KDKMP.

"Kalau beli di sini untuk penerangan saja di rumah, ada juga mesin cuci dan kulkas. Saya habis itu dari perjalanan ini Rp50 ribu per dua minggu," ujar Kunaeri, Kamis (15/10/2026).

Dalam sebulan, ia mengeluarkan sekitar Rp100 ribu untuk kebutuhan token listrik rumahnya. Menurutnya, keberadaan KDKMP juga membuat warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk bepergian ke luar desa ketika membutuhkan sejumlah kebutuhan pokok.

Layanan di KDKMP Cangkuang Wetan tidak hanya menyediakan kebutuhan listrik. Warga juga dapat memperoleh komoditas bersubsidi seperti beras SPHP dan LPG.

Kondisi tersebut dinilai membantu, terutama bagi warga yang sebelumnya harus mengeluarkan waktu dan ongkos transportasi untuk membeli kebutuhan tersebut di lokasi lain. Kemudahan akses barang bersubsidi ini menjadi salah satu fungsi yang ingin diperkuat pemerintah melalui KDKMP.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan keberadaan koperasi tersebut memang diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dapat terpenuhi. Hal itu disampaikannya seusai meninjau KDKMP Cangkuang Wetan, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Kamis (15/10/2026).

"Terima kasih ini teman-teman PLN yang telah berkolaborasi sehingga warga bisa membeli token di sini untuk membayar listrik. Terima kasih juga untuk Bulog dengan beras SPHP-nya. Terima kasih juga untuk Pertamina yang menyuplai gas," ujar Bima.

Menurut Bima, KDKMP memiliki fungsi yang berbeda dengan toko ritel modern atau minimarket. Koperasi tersebut merupakan bagian dari infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat di wilayah pedesaan.

Bima mengatakan, pemerintah masih akan mengevaluasi kebutuhan setiap KDKMP berdasarkan masukan warga. Sejumlah warga, kata dia, telah menyampaikan kebutuhan tambahan, mulai dari kuota gas hingga ketersediaan obat-obatan.

"Seperti tadi di beberapa titik ada yang mengusulkan, 'Pak Wamen, kurang gasnya, Pak Wamen, obatnya ditambah'. Nanti pasti kita akan evaluasi untuk kembali memperbaiki untuk suplainya," ujarnya.

Kemendagri akan erus mengevaluasi terhadap operasional KDKMP. Ia menyebut peninjauan telah dilakukan di 107 titik untuk melihat langsung kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola koperasi, dan BUMN dalam memastikan pasokan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, mengenai wacana penyaluran gaji ASN melalui KDKMP, Bima menegaskan hal tersebut masih berupa opsi dan bukan kebijakan yang wajib diterapkan bagi seluruh ASN.

"Menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja. Jadi, ke depannya dimungkinkan, bisa saja, tetapi bukan berarti seluruhnya kemudian menyalurkan lewat KDKMP," katanya.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Fahrur Rozy mengatakan masyarakat kini dapat membeli token listrik melalui KDKMP. PLN berharap layanan tersebut dapat diperluas sehingga KDKMP di berbagai daerah tidak hanya menjadi tempat mendapatkan kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan kemudahan dalam layanan kelistrikan.

"Jadi warga yang ingin beli listrik token bisa di KDKMP. Kami mendukung pemerintah dan harapannya seluruh KDKMP ini bisa untuk membayar token atau rekening listrik," kata Fahrur.