Wacana KDM Beri Sopir Angkot Kredit Mobil Listrik Akan Dites di Depok
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kredit mobil listrik melalui Bank BJB agar sopir taksi dan angkot dapat menjadi pemilik kendaraan, bukan sekadar penyetor kepada pemilik armada.
Skema tersebut direncanakan diuji terbatas dengan sekitar 20 taksi listrik di Depok, serta diarahkan untuk mengganti angkot tua secara bertahap dengan kendaraan lebih modern.
Dedi meminta evaluasi angkot tidak layak operasi dan mempertimbangkan kredit tanpa DP dari Bank BJB untuk sopir, meski rincian skema masih akan dikaji.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema kepemilikan mobil listrik bagi sopir taksi dan angkutan kota (angkot). Melalui skema ini, pengemudi diharapkan tak hanya bekerja untuk pemilik armada, tetapi juga bisa memiliki kendaraan sendiri dengan pembiayaan dari Bank BJB.
Gagasan tersebut disampaikan Dedi, yang akrab disapa KDM, saat mengunjungi pabrik PT VinFast Automobile Indonesia di Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang.
Menurut KDM, skema kepemilikan kendaraan dapat membuka peluang bagi pengemudi untuk membangun aset dari pekerjaan mereka di sektor transportasi. Selama ini, sebagian sopir taksi bekerja dengan menyetorkan pendapatan kepada pemilik kendaraan.
"Selama ini orang taksi itu kerja. Dia nyetor ke bos. Ini saya punya ide, sopir taksi berubah jadi tuan," ujar KDM, dikutip Kamis (15/10/2026).
1. KDM usul uji coba 20 taksi listrik di Depok
Dok. Istimewa KDM mengusulkan agar pembelian kendaraan dilakukan melalui skema kredit yang difasilitasi Bank BJB. Mobil tersebut kemudian dioperasikan sendiri oleh pengemudi sebagai kendaraan taksi.
Dia mengusulkan skema itu diuji coba terlebih dahulu dalam skala terbatas, misalnya dengan menyediakan sekitar 20 unit taksi listrik di Depok.
"Jadi milik sendiri. Kita fasilitasi kreditnya dari BJB, kemudian dia operator taksi," katanya.
Selain taksi, KDM melihat peluang penerapan skema serupa untuk peremajaan angkot yang sudah berusia tua. Pengemudi angkot diharapkan dapat beralih menjadi pemilik kendaraan yang lebih modern melalui pembiayaan yang memungkinkan.
"Pengganti angkot. Angkot yang sudah tua-tua itu bisa diganti perlahan, tapi sopirnya dididik untuk menjadi pemilik mobil," kata KDM.
2. Wacana ini sudah lama diungkap KDM
Dok. Istimewa Sebelumnya, KDM meminta agar pemerintah kabupaten dan kota turut mengevaluasi operasional angkutan kota (Angkot) di mana kondisinya kendaraannya sudah banyak yang tidak layak beroperasi.
Dedi Mulyadi menyampaikan, transportasi publik di Jawa Barat khususnya Bandung Raya telah memasuki era baru dan keberadaannya sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, kondisi kendaraannya harus bagus dan layak.
"Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya," ujar Dedi, Rabu (22/7/2026).
Dedi juga meminta agar Dinas Perhubungan tidak memberikan izin perpanjangan kepada Angkot yang memang kondisinya sudah tidak layak beroperasi. Apalagi, saat ini justru ada penambahan Angkot yang mana kondisinya pun tidak baik.
"Kemudian sudah tidak ada surat-suratnya saya lihat, itu tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan. Untuk apa? Buat transportasi publik modern sedangkan angkot terus diperpanjang, bahkan ditambah kuotanya, itu nambah ruwet dan nambah beban hutang bagi para sopir dan para pengusaha," jelasnya.
3. Kredit akan dikhususkan ke Bank bjb
Dok. Istimewa Selain itu, Dedi berencana memberikan kelonggaran kredit tanpa Down Payment (DP) melalui BUMD Bank bjb kepada sopir angkot agar bisa membeli kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikan untuk mendukung elektrifikasi di Jabar.
Dedi mengatakan, elektrifikasi ini juga sesuai dengan keberadaan BRT Bandung Raya yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Sehingga, angkutan kota listrik harus lebih diperbanyak dibandingkan konvensional.
"Kedepan yang perlu kita pikirkan adalah dengan adanya BRT ini, para pemilik kendaraan angkutan kota berubah jadi listrik, dan saya harapkan saya sudah minta Bank Jabar, mereka sopir itu adalah pemilik angkutan. Dan saya ingin mereka punya kredit tanpa DP," kata dia.
Meski begitu, Dedi belum bisa menyampaikan lebih rinci sekmanya nanti akan seperti apa, karena hal itu akan terlebih dahulu dikaji oleh jajarannya.
"Nanti pemerintah provinsi lagi memikirkan untuk apa? Agar kesejahteraan tumbuh bukan hanya milik perorangan atau kapital, tetapi perorangan. Orang ngerawat mobil satu, dia sopir, kemudian dia juga pemilik, dia yang mencicil, akan jauh lebih tertib dibanding dia hanya setor di tempat lain," katanya.
